oleh

Darurat, Segera Tingkatkan Disiplin Prokes Masyarakat

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) angkat bicara, menyikapi kondisi Sumsel yang saat menjadi daerah dengan persebaran COVID-19 tinggi. Bahkan, positivity rate capai 30,08 persen dan angka kematian 4,2 persen dalam waktu beberapa hari saja. Sehingga menjadi atensi khusus pemerintah pusat.

Wakil ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli mengatakan, pemerintah masih setengah hati untuk menegakkan protokol kesehatan dimasyarakat, dan kurang responsif melihat keadaan dilapangan. Ia meletakkan fokus atas kasus yang terjadi di Palembang, sehingga menjadi zona merah.

Menurutnya, sejak awal bulan ramadhan kemarin indikasi untuk masyarakat abai terhadap prokes sudah terlihat. Misalnya seperti tidak menggunakan masker saat berbelanja dipasar, kerumunan timbul di pasar-pasar murah atau pasar beduk.

“Bukti dari penegakkan disiplin prokes yang lemah. Hingga pada puncaknya, sampai menjadi perhatian Mendagri yang meninjau langsung ke Palembang kemarin,” kata Fadly saat dibincangi SUMEKS.CO, di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Senin (3/5).

Maka, Ia menegaskan, baik Pemerintah Provinsi ataupun pemerintah kota Palembang beserta instansi terkait untuk sesegera mungkin melakukan tindakan pendisiplinan prokes kesehatan masyarakat secara masif.

“Kuncinya disini kedisiplinan prokes yang harus ditegakkan, masih ada waktu untuk melakukannya. Bersiap menyambut eskalasi arus mudik lebaran mendatang,” jelasnya. Apalagi, sambungnya, untuk provinsi tahun 2020 kemarin ada Rp139 Miliar anggaran APBD dialokasikan untuk refokusing. “Itu artinya sudah ada support dari APBD, yang penting Goodwill side of belong (sisi baik, red) dari pemerintah,” imbuhnya.

Dilain soal, Ikhwal peningkatan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat, merupakan salah satu landasan dari Gubernur Sumsel, H Herman Deru sebagai syarat masyarakat Sumsel melakukan mudik regional atau lokal antar kabupaten kota dalam provinsi.

Mengacu pada isi pidato Presiden, Joko Widodo saat rapat koordinasi lintas sektor beberapa waktu lalu tugas kepala daerah yakni meningkatkan kedisiplinan prokes. Menanggapi adanya peningkatan persebaran COVID-19 secara nasional.

“Mudik, jadi begini pidato presiden adalah untuk jajaran sampai daerah ini meningkatkan kedisiplinan. Itu kuncinya, jadi esensinya bukan sibuk oleh perpindahan tapi dari satu tempat kentempat lain, tapi bagaimana disiplin terhadap prokes,” kata Deru. Ia menginstruksikan, untuk mengadakan pengetatan diperbatasan – perbatasan dalam arus mudik. (Bim)

Komentar

Berita Lainnya