oleh

Deru : Siapa yang Memicu Konflik, Dia Bukan Warga Sumsel

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengharapkan kepada warga Sumsel untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah. Mengingat daerah ini merupakan kawasan zero konflik baik konflik politik, konflik antar umat beragama maupun konflik antar suku dan golongan.

“Siapapun dia yang memantik konflik di wilayah Sumsel, jelas dia bukan warga Sumsel,” tegas Herman Deru. Dalam acara doa dan renungan bersama dalam mewujudkan Indonesia Damai, Rukun dan Sejahtera Pasca Pemilu 2019. Yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Palembang, Senin (20/5).

Dalam kegiatan yang diinisiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumsel tersebut. Herman Deru mengajak seluruh umat beragama di Sumsel untuk mengingat kembali sejarah bangsa ini. Dimana Indonesia lahir didasari dari keberagaman agama, suku dan ras.

“Kita sudah sepakat bahwa demokrasi adalah sebuah konstitusi yang harus kita jalani sebagai warganegara. Dibuktikan pada Pemilu, 17 April lalu tingkat partisipasi pemilih di Sumsel mencapai 84 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah Pemilu di Indonesia,” tegasnya.

Dia berharap jangan sampai kemeriahan dan kegembiraan masyarakat yang telah dibangun. Melalui pesta demokrasi tersebut terganggu dengan kepentingan segelintir orang yang merasa tidak puas akan hasil dari proses demokrasi.

“Saya yakin di tempat yang bersejarah ini, Sumsel akan menorehkan prasasti. Dimana Provinsi pertama yang melaksanakan testimoni dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di taman makam pahlawan. Terima kasih atas inisiasi yang luar biasa ini, terima kasih kepada seluruh umat beragama di Sumsel,” tambahnya.

Kemudian, dia juga mengajak seluruh warga Sumsel untuk menghormati hasil proses demokrasi apapun hasilnya. “Dalam demokrasi, suara terbanyak dia yang menang,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Sumsel, KH Mal’an Abdullah menegaskan. Seluruh tokoh agama sejak dari awal berharap agar Tuhan yang Maha Esa membukakan hati semua warga Indonesia. Untuk melihat persoalan ini sebagai dinamika dalam berbangsa dan bernegara yang harus disikapi dengan bijaksana.

“Sehingga nanti setelah pengumaman resmi dari pihak KPU. Jika ada keberatan kita salurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.(ety)

Komentar

Berita Lainnya