oleh

Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Korupsi

SUMEKS.CO – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Selatan (AMSS), Selasa (12/11) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Kedatangan massa AMSS meminta pihak Kejati untuk melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi pembangunan gedung baru RSUP Dr Mohammad Hoesin yang diduga telah merugikan keuangan negara.

Rubi Indiarta selaku Koordinator Aksi meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan praktek korupsi ini. “Yang diduga ikut terlibat Direktur rumah sakit umum pusat Dr Mohammad Hoesin Palembang dan PPK,” katanya.

Dia menambahkan, kedatangan AMSS ke Kejati juga sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek korupsi di dalam pembangunan rumah sakit umum ini.

“Keberadaan RS ini menyangkut hajat orang banyak dan tidak seharusnya praktek korupsi terjadi. Kami tidak akan pernah lelah melaporkan setiap praktek korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan terlebih di Palembang,” bebernya.

Massa AMSS diterima langsung oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel Khaidirman. Dia meminta kepada AMSS untuk menyampaikan laporan dugaan korupsi pembangunan gedung baru RSUP Dr Mohammad Hoesin secara formal.

“Apapun bentuk laporan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak menindaklanjutinya. Tapi kalau tidak ada bukti akan sulit. Dan mungkin saja bisa perbuatannya ada tapi tidak didukung dengan bukti yang kuat percuma.
Contohnya suap siapa yang memberi dan siapa yang menerima suap yang lebih efektif,” beber Khaidirman.

Si akhir orasinya, AMSS menyerahkan tuntutan yang berisi Tangkap dan adili pelaku KKN dalam proses pembangunan gedung RSUP Dr Mohammad Hoesin, yang kedua batalkan kontrak PT Hutama Buana Internusa karena melakukan pemalsuan dokumen lelang. Tangkap pokja ULP pembangunan RSUP Moh Hoesin Palembang.

Tuntutan yang terakhir yakni tangkap dan adili mafia proyek pembangunan gedung RSUP Moh Hoesin dan pecat dan adili direktur utama rumah sakit umum pusat Moh Hoesin dan pejabat pembuat komitmen (PPK).(dho)

Komentar

Berita Lainnya