oleh

Dewan Kecam Tindakan Perusahaan Tutup Aliran Sungai

Pekan Depan Sidak Lokasi

MUARA ENIM – Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim mengecam tindakan perusahaan PT Solid Pelayaran Indonesia yang diduga menututup aliran sungai di wilayah Kecamatan Rambang Niru, hanya untuk kepentingan akses jalan angkutan alat berat dan material menujuh PLTU Sumsel 8.

Soalnya, penutupan aliran Sungai Niru, Sodong, Birik dan Lengi dinilai tidak memikirkan aspek dampak lingkungan dan kehidupan khususnya bagi perekonomian masyarakat yang bergantungan hasil kebun bedekatan dengan aliran sungai.

“Perusahaan tidak boleh semena-semana. Apa lagi hanya untuk mememuluskan proses pengakutan alat berat dan material menujuh PLTU Sumsel 8 harus mengerusak lingkungan dengan menutup aliran sungai dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas anggota Komisi I dari Frkasi PDI Perjuangan DPRD Muara Enim, Mukarto, Kamis (21/1).

Penututupan aliran sungai yang dilakukan perusahaan tersebut, kata dia, jangan dianggap remeh. Lembaga Legislatif Kabupaten Muara Enim akan berkordinasi dengan DLH, Perizinan Kabupaten Muara Enim dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.

“Akan kita panggil itu perusahaan. Jangan seenaknya masuk wilayah orang. Apalagi kegiatan perusahaan sampai merusak lingkungan tanpa melalui proses mekanisme aturan yang berlaku,” ujar Muktaro dengan nada tinggi.
Apalagi, kata dia, sektor kebun karet adalah tulang punggung ekonomi masyarakat dan menjadi mata pencaharian khususnya masyarakat yang berkebun berdekatan langsung dengan aliran sungai. Nah, pertanyaannya, apakah mereka (Perusahaan) sudah memikirkan nasib para petani yang kebunnya terandam bajir dampak dari penutupan aliran sungai.

Lanjutnya, belum lagi kondisi jalan kabupaten yang dilalui kandaraan yang mengangkut alat berat dan material menujuh PLTU Sumsel 8, babak belur dan pertanggungjawabnya sebatas mana. “Pakan depan kita akan cek lokasi penimbunan aliran sungai dan secepatnya pihak perusahaan akan kita panggil dan berkordinasi dengan pihak balai besar,” tegasnya.

Akibat tindakan tersebut, bukan hanya masyarakat merasa dirugikan Kabupaten Muara Enim dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Lembaga Legislatif karena tidak ada pemberitahuan sama sekali baik dari pihak perusahaan.

Menurut Mukarto, penutupan alirsan sungai merupakan pelanggaran berat yang dilakukan pihak perusahaan. Untuk itu, pihaknya akan mendesak peraturan tetap ditegakan. “Izin penutupan aliran sungai itu harus dari Menteri. Kita berharap ada tindakan tegas dari pemerintah untuk melindungi sungai sesuai dengan kepentingan umum bukan kepentingan perusahaan,” ucapnya.

Hal senada dikatakan, Jonidi SH, anggota DPRD Muara Enim dari Dapil II, ia memprotes keras tindakan pihak perusahaan karena telah menutup aliran sungai hanya untuk akses jalan angkutan alat berat dan material PLTU Sumsel 8. “Penutupan aliran sungai itu sudah berakibat tidak baik terhadap lingkungan dan sudah menyalahi aturan. Kebun masyarakat di sekitar aliran sungai pasti mengalami banjir yang tidak pernah mereka rasakan sebelum aliran sungai ditutup. Senin depan kita akan cek ke lokasi,” ujar Jonidi Politisi Partai Golkar.(ozi)

Komentar

Berita Lainnya