oleh

Dewan OKU : Tidak Ada Permasalahan Silahkan Beroperasi, Warga : Kami Kecewa hasil Sidak Dewan

BATURAJA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU) dari komisi II, melakukan sidak dikawasan lahan pertambangan batu gunung milik PT Barus Family Jaya di desa Gunung Meraksa Kecamatan Pengandonan OKU, pada Kamis (30/7).

Sidak tersebut dilakukan setelah sebelumnya masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Lingkungan dua kali menggelar aksi damai, dalam aksinya itu masyarakat meminta pencabutan izin UKL dan UPL PT Barus Family Jaya karena di duga telah melakukan pencemaran sungai Ogan.

Dalam kesempatan itu para anggota dewan yang dipimpin oleh ketua komisi II Parwanto SH didampingi DLH OKU bersama pihak perusahaan memantau kondisi galian tanah dan melihat titik mana yang menyebabkan air sungai Ogan menjadi keruh.

Parwanto Ketua Komisi II DPRD OKU mengaku menindaklanjuti temuan dari para warga dan aktivis yang melakukan aksi beberapa minggu belakangan dan pihaknya ingin memastikan hal tersebut.

” Sidak ini kita lakukan untuk memastikan kondisi lingkungan di PT Barus Family Jaya sehingga mengakibatkan sungai Ogan menjadi keruh,” Ujar Parwanto.

Parwanto mengaku setelah pihaknya memantau langsung apa penyebab sungai keruh itu lantaran adanya bekas galian yang masuk ke anak sungai. Sementara pihak perusahaan belum menyiapkan kolam penampungan lumpur lantaran baru beroperasi.

“Setelah kami melihat langsung tidak ada permasalahan hanya saja kolam penampungan yang belum selesai, mudah mudahan dapat diselesaikan permaslahan penampungan ini sehingga dikemudian hari tidak ada kendala,”kata Parwanto ketua Komisi II DPRD OKU didampingi para anggota.

DPRD OKU khususnya komisi II jelas dia, sifatnya mengawasi. dari hasil keterangan dilapangan baik dari masyarakat maupun pihak perusahaan sudah diketahui apa yang menjadi sumber masalah yakni penampungan lumpur.

Pihaknya juga mengaku melihat etikat baik perusahaan dengan membuat kolam penampungan. “Ya kita melihat kedepannya komitmen perusahaan. Tapi tadi pihak perusahaan Sudah menjamin akan mematuhi aturan yang ada. Kita juga minta perusahaan serta teman teman yang memprotes ikuti prosedur dengan baik,” lanjut Parwanto.

Namun pihaknya memastikan jika perusahaan masih tidak mematuhi aturan maka para anggota dewan berada di garis depan untuk menuntup pertambangan itu.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten OKU menjelaskan jika pihaknya telah memberi teguran dan akan memberi sanksi terhadap pihak perusahaan tersebut.

Febrianto Kuncoro Kabid Pentaan Lingkungan Hidup DLH OKU yang turut mendampingi para anggota DPRD OKU saat ini perusahaan tetap berjalan seperti biasa karena perusahaan tersebut baru akan beroperasi namun ada kejadian itu. Febri mengaku pihaknya mengacu pada aturan pera no 02 tahun 2013 ada empat tahapan sanksi.

“Kami belum menyarankan untuk memulai aktivitas penambangan jika belum diselesaikan kolam penampungan lumpur, jadi memang saat ini belum beroperasi, saat ini sanksi teguran dulu, Kalau mereka mentaati aturan tidak ada hak kita untuk menutup,” kata Kelik pqnggilan Febri.

Sebelumnya aliansi masyarakat peduli lingkungan dua kali menggelar aksi damai di kantor Dinas lingkungan hidup dan Kantor Dinas Perizinan Kabupaten untuk menuntut penutupan PT BFJ karena sudah mencemari lingkungan.

Akibat aktifitas tambang batu split tersebut sungai Ogan menjadi keruh dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh warga yang tinggal di sepanjang sungai Ogan.
Menanggapi hasil sidak tersebut, Bowo Sunarso Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan mengaku kecewa dengan hasil sidak Anggota Dewan OKU tersebut.

Menurutnya aktifitas PT BFJ tersebut sudah jelas mencemari sungai Ogan namun tetap direkomendasikan untuk beroperasi.

“Kita sangat tidak sepakat dengan pernyataan anggota DPRD OKU yang menyatakan tidak ada masalah dalam kegiatan PT. Barus Fimly Jaya dan Kami sangat kecewa dengan anggota DPRD yang justeru mempersilakan PT. Barus Fimly Jaya untuk beroperasi, Karena masalah jelas nampak secara kasat mata dengan adanya air sungai Ogan yang menjadi keruh dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” Kata Bowo.

Menanggapi hal ini pihaknya akan tetap melanjutkan aksi mereka hingga pihak perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. (Ar)

Komentar

Berita Lainnya