oleh

Dewan Soroti Penurunan APBD 2020

-Sumsel-37 views

Angkutan Batubara PT KAI Dikenakan  Retrebusi

MUARA ENIM – Sejumlah Fraksi di DPRD Muara Enim,  menyoroti penurunan pendapatan pada RAPBD tahun 2020 yang kini dalam pembawasan wakil rakyat tersebut. Soalnya penurunan itu tergolong cukup siknifikan bila dibandingkan dengan APBD tahun 2019.

Pada penjelasan nota keuangan RAPBD tahun 2020 yang sempat disampaikan Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM,  pendapatan APBD induk tahun 2020 direncanakan Rp2.649.967.911.890,40, atau turun sebesar 6,09 persen disbanding APBD induk tahun 2019 sebesar Rp2.821.840.865.892,92.

“Pendapatan daerag yang mengalami penurunan  dari tahun sebelumnya, sesuai dengan nota penjelasan bupati salah satu penyebabnya adanya Peraturan Gubernur Sumsel nomor 74 Tahun 2018. Ini tidak menjadi dasar alasan turunnya  retrebusi daerah,” jelas juru bicara Fraksi PAN, H Faizal Anwar SE, dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Bintang Indonesia Raya, Subhan S.Sos, juga menyoroti penurunan pendapatan asli daerah pada RAPBD tahun 2020. Yakni dari penerimaan retrebusi daerah sebesar Rp10.749.173.426 atau 16,94 persen disbanding tahun sebelumnya sebesar Rp12.941.815.126.

Atas kondisi itu, fraksi ini menyarankan kepada eksekutif untuk meningkatkan retrebusi itu, agar Bupati  membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang angkutan batubara diangkut menggunakan jasa PT Kerata Api yang melintas di wilayah Muara Enim.

Baik angkutan batubara melalui kereta api dari Lahat menuju dari Tanjung Enim. “Kami yakin perusahaan PT KAI mematuhi Perbup tersebut dengan membuat kesepakatan antara Pemkab Muara Enim dengan manajemen PT KAI,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, pada  penjelasannya atas pertanyaan fraksi mengatakan, penurunan pendapatan daerah itu secara umum diakibatkan penurunan rencana pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain lain  pendapatan daerah yang sah.

Karena dalam pengalokasian  dana perimbangan masih memdomani Praturan Presiden nomor 129 tahun 2018 tentang rincian  anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019, dengan  tetap mempertimbangkan  serta memperhatikan  realisasi pendapatan daerah dana bagi hasil  pajak, bukan pajak  tiga tahun terakhir. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya