oleh

Di Balik Bahasa Ada Kekuasaan

(RONY K. PRATAMA*)

Otoritarianisme ternyata tak hanya bercirikan bedil, tapi juga masuk ke dalam ruang linguistik.

BAHASA selalu bersifat politis. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, sebagaimana dipahami jamak orang, melainkan juga instrumen dan medium kekuasaan.

Corak kekuasaan dalam bahasa, salah satunya, ditandai sistem ejaan. Sebuah pendisiplinan yang subtil di tengah keanekaragaman ekspresi berbahasa masyarakat.

Joss Wibisono dalam buku terbarunya yang bertajuk Maksud Politik Jahat (2020) secara lugas menguraikan kedudukan bahasa dan kekuasaan di Indonesia. Kritik tajamnya terhadap pengunaan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) membongkar praktik diskursif rezim Soeharto selama tiga dekade. Rezim otoriter pada semua lini kehidupan masyarakat Indonesia waktu itu ternyata menyembunyikan ”maksud jahat” di balik kebijakan EYD.

Dari ejaan Soewandi ke EYD bukan hanya perkara teknis. Tapi juga politis. Joss membasiskan pendapatnya itu dari Benedict Anderson, spesialis atau ahli Indonesia.

Peralihan ejaan berarti membuat batas tegas antarperiode kekuasaan. Kelihatannya itu masalah administratif. Namun, di baliknya secara implisit merupakan usaha rezim dalam ”menghapus sejarah” kekuasaan sebelumnya.

Joss meneropong realitas itu dengan jeli dan kritis. Generasi kiwari yang terbiasa dengan EYD akan kesusahan membaca literatur dengan sistem Ejaan Soewandi. Pada skala lebih luas, generasi tersebut akan ”dibutakan” oleh kenyataan sejarah sehingga lengkap sudah mereka tercengkeram politik bahasa. Situasi ini, bagi Joss, merupakan kecenderungan penguasa yang rajin ”mengobok-obok” bahasa demi kepentingan politiknya (lihat halaman 33).

Kita akrab dengan bahasa yang baik dan benar. Konsepsi itu meniscayakan sebuah pendisiplinan dalam praktik berbahasa. Terdapat pihak tertentu yang mendaku otoritatif, sehingga ia membina ekspresi berbahasa masyarakat yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai kaidah yang diatur. Bagi mereka yang melenceng, maka akan dinormalisasikan. Mengatur bahasa, dengan demikian, sama dengan mendisiplinkan pikiran.

Corak itu diselidiki Joss terjadi pada penguasa fasis. Otoritarianisme ternyata tak hanya bercirikan bedil, tapi juga masuk ke dalam ruang linguistik.

Tak banyak kajian mengenai ranah itu di tengah kampanye bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benedict Anderson adalah sedikit ilmuwan yang fokus pada korpus tersebut. Sementara Joss turut memperkaya konsepsi itu ke lingkup praktis. Bagaimana bentuknya?

Pada bagian tiga yang berjudul Keprihatinan Bahasa Benedict Anderson (halaman 24), Joss menggunakan Ejaan Soewandi. Konsistensi itu menegaskan betapa perlawanan terhadap bahasa harus ekuivalen dengan penggunaan sistem ejaan yang bersangkutan. Dia menulis ”orde bau” untuk menyebut ”Orde Baru” sebagai bentuk perlawanan terhadap wacana politik bahasa rezim Soeharto. Hal itu membuktikan pula bahwa penamaan ”Orde Baru” sendiri sangat bermasalah.

Apalagi menyebut era sebelumnya, kekuasaan Soekarno, sebagai ”Orde Lama”. Joss bersikap kritis terhadap problem itu dan menolak terjebak pada wacana pendisiplinan bahasa dan sejarah.

Sedemikian problematis politik bahasa digencarkan, Joss menukik ke masalah politik terjemahan. Dia menyodorkan sejumlah masalah penerjemahan surat-surat RA Kartini versi Armijn Pane dan Sulastin Sutrisno. Penerjemahan serampangan, menurut Joss, membuat Kartini ”kehilangan gereget, kehilangan gelora, kehilangan tekad yang begitu membara” (halaman 123). Padahal, gaya bahasa Kartini telah diakui adiluhung. Profesor Wertheim dan Profesor Teeuw berdecak kagum mendaras ketajaman dan kecerdasan putri asal Jepara itu dalam menggunakan bahasa Belanda.

Mencocokkan tulisan RA Kartini dengan kekhasan ideologi penguasa adalah bentuk anakronisme. Joss mencatat masalah itu secara gamblang. Mencerabut konteks historis kapan dan di mana surat-surat RA Kartini dituliskan (1899) menunjukkan kesembronoan penerjemah.

Konsep politik terjemahan dari Benedict Anderson yang dipraktikkan oleh Joss telah berhasil memereteli bagaimana di balik bahasa niscaya segendang sepenarian dengan kekuasaan.

Nama Om Ben –panggilan akrab Benedict Anderson– dikenang jamak orang dengan pelbagai atribut berikut kemesraan masing-masing. Selain mengajarkan laku kritis terhadap bahasa yang acap kali dianggap terberi dan natural, melalui Joss, indonesianis yang tutup usia di Batu, Jawa Timur, itu serasa dekat. (jawapos)

*) RONY K. PRATAMA, Belajar kajian budaya dan media di Pascasarjana UGM


Judul: Maksud Politik Jahat: Benedict Anderson tentang Bahasa dan Kuasa
Cetakan Pertama: Maret 2020
TEBAL: xix+142 hlm; 13 x 20 cm
ISBN: 978-623-90624-8-4
Penerbit: Tanda Baca

Komentar

Berita Lainnya