oleh

Diduga Lahan Diserobot, Warga Tuntut Keadilan

PALEMBANG– Permasalahan dugaan penyerobotan lahan perkebunan milik warga oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Terjadi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin.

Setidaknya, ada 8 warga Desa Mekar Sari yang memiliki sekitar 30 hektar lahan menuntut keadilan. Dengan melakukan gugatan terhadap tergugat PT Tunas Jaya Negeriku (TJN). Karena dianggap telah mengklaim dan membabat tanam tumbuh yang ada di atas lahan tersebut. Sebelum Hak Guna Usaha (HGU) diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Banyuasin.

Sengketa lahan perkebunan ini, terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembamg di Jalan A Yani, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan SU II. Dengan agenda pemeriksaan saksi oleh tiga Majelis Hakim yang diketuai Hariyanto Sulistyo SH, Ridwan Akhir SH MH, dan Sahibur Rasid SH MH, kemarin, sekitar pukul 10.00 WIB.

Salah satu penggugat, Ahmadi (60) menjelaskan. Permasalahan ini telah terjadi sejak Mei 2017 lalu. Pihak tergugat dalam hal ini PT TJN datang dan mencaplok lahan perkebunan milik warga yang ditanami sawit, padi, pisang, dan tumbuhan lain. Padahal, belum mengantongi HGU atas lahan tersebut.

“Lalu saya bersama pemilik lahan lainnya berjumlah delapan orang dengan luas lahan sekitar 30 hektar. Pernah melakukan klaim atas lahan tersebut, karena ada kebun kita. Tapi tidak ada penyelesaian sampai kasusnya berlarut seperti ini,” jelasnya, sebelum sidang dimulai.

Kemudian, ia dan warga pemilik 30 hektar lahan, pada 13 Mei 2017 melaporkan PT TJN ke Polda Sumsel. Dengan laporan dugaan penyerobotan tanah dan pencurian dengan pemberatan.

“Lalu polisi dalam hal ini Polda Sumsel, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP kepada kami. Ternyata kata Polisi, terlapor telah miliki HGU yang terbit tanggal 2 Oktober 2017, seluas 1.538,5 hektar atas nama terlapor,” ungkapnya.

Lalu timpal Fahmi Nugroho, kuasa hukum penggugat, atas dasar itulah kliennya memiliki tengat waktu 90 hari untuk mengajukan pembatalan HGU tersebut.

“Pembatalan HGU oleh klien kita sudah teregister di PTUN Palembang dengan nomor perkara 62/G/2018/PTUN.Palembang. Kita sudah 14 kali sidang, dan hari ini yang ke 15 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Hari ini kita hadirkan 3 saksi, yakni mantan Kades Karang Sari, priode 2003-2008, mantan BPD Karang Sari, 2001-2007. Dan Kades hasil pemekaran Desa Karang Sari jadi Desa Mekar Sari 2009-2015 sampai sekarang,” jelas Fahmi.

Dia menambahkan, menurutnya HGU yang diterbitkan BPN Banyuasin melanggar perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik.

“Dua hal inilah yang menjadi syarat kita untuk membatalkan HGU tersebut. Bahkan, proses pengerjaan HGU yang dimohon oleh PT TJN. Dilakukan oleh BPN Banyuasin dengan cara tidak biasa. Dimana, pendaftaran SK hak dengan tanggal surat ukur dan tanggal HGU. Dibuat pada saat yang sama, yaitu tanggal 2 Oktober 2018. Jadi pengajuan 1 hari langsung keluar HGU, ini yang janggal,” bebernya.

Sementara itu, Panitera Pengganti Indra Mufti SH mengatakan. Sidang perkara sengekat lahan tersebut akan dilanjutkan pada Senin (01/04). Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi baik dari pihak penggugat dan tergugat.

“Sidangnya akan dilanjutkan pekan depan, Senin 1 April 2019, jam 09.00 WIB. Pada sidang lanjutan nanti, selain mendengarkan keterangan saksi-saksi. Penggugat dan tergugat juga disarankan untuk melengkapi berkas, seperti peta lahan yang menjadi objek sengketa,” tegasnya. Menambahkan, ada dua tergugat dalam perkara ini, pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, dan PT TJN selaku tergugat dua. (nni/jpnn)

Komentar

Berita Lainnya