oleh

Diduga Langgar Aturan Ketenagakerjaan, Perusahaan Pangan di Laporkan Masyarakat

PALEMBANG – Masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kota Palembang melayangkan laporan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel. Laporan tersebut mengindikasikan tentang adanya  dugaan aturan yang dilanggar oleh perusahaan pengolahan bahan pangan berdomisili di jalan Lettu Karim Kadir, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus Palembang. Perusahaan tersebut diduga langgar aturan  UU Tenaga Kerja no 13 tahun 2003 dan UU Lingkungan nomor 32 tahun 2009, Selasa (14/7/2020).

Yan Bembi (53) selaku koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kota Palembang  mengatakan  bahwa pihaknya telah mengantongi data-data lengkap dugaan indikasi pelanggaran.

Perusahaan terlapor yang bergerak di bidang pengemasan garam di ketahui mempekerjakan karyawan kurang lebih sekitar 50 orang ini diduga memberikan upah harian berkisar Rp 55 Ribu sampai Rp 75 Ribu per hari dengan jam kerja selama 9 jam serta diduga karyawan tidak dibekali Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)  dan Alat Pelindung Diri (APD) serta Dokumen Lingkungan. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan Aliansi di Lapangan dan hasil wawancara kepada salah satu buruh harian di perusahaan tersebut.

“Kami menerima  informasi dari masyarakat dan hasil  Investigasi lembaga yang melakukan observasi di lapangan di dapati dugaan sebagaimana yang di informasikan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja Dan Lingkungan kepada awak media menerangkan bahwa mereka sudah mengetahui persoalan ini sejak awal, tetapi baru bisa memberikan laporan tertulis setelah dokumen laporan lengkap.

“Kami sudah melenggapi dokumen laporan kepada Disnakertrans Sumsel. Sebagaimana ketentuan yang ada. Kami berharap untuk segera di tindak lanjuti laporan tersebut,” pintanya.

Klaim serius dari Yan Bembi, Jika pihak terkait tidak peka terhadap persoalan ini maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demo dan jika terbukti benar maka kami membawa persoalan ini ke ranah hukum untuk mengusut tuntas terkait dugaan tindak pelanggaran ketenagakerjaan  dan lingkungan yang terjadi,” ujar Yan Bembi, koordinator Aliansi mengatakan.

Disnakertrans Sumsel melalui Kepala Seksi Penindakan Ketenagakerjaan, Marlian Fajri S.E M.Si membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan yang telah masuk akan di proses dan di pelajari secara seksama. Dia mengatakan pihaknya setelah mendapatkan disposisi dari kepala dinas berupa surat tugas baru bisa melakukan observasi di lapangan.

“Menunggu disposisi dari Kepala Dinas, nanti keluar berupa surat tugas dan akan di bentuk tim penyelidikan sesuai wilayah dan bunyi laporan tersebut,” jelas Kasi Penindakan.

Apabila hal tersebut memang benar terbukti maka akan di berikan surat peringatan. Jika surat penindakan tidak di gubris perusahaan terlapor maka akan berlaku sanksi administrasi. Agar tidak terulang dikemudian hari. Soal kelengkapan dokumen lingkungan perlu koordinasi dengan Dinas Lingkungan dan Kehutanan sebab di luar tupoksi disnakertrans.

Tambahnya mendapati laporan tersebut Marlian Fajri mengatakan penerapan K3 wajib untuk di laksanakan. Sebagaimana tertera dalam UU no 1 Tahun 1970 tentang K3.

“Perlu di ketahui bersama, penerapan K3 itu wajib bagi perusahaan sektor kerja apapun. Penting sebagai jaminan keselamatan tenaga kerja,” tambahnya menerangkan.(mg1/bima)

Komentar

Berita Lainnya