oleh

Diduga Palsukan Akta Tanah, Bos Minyak Ini Terancam Hanya 3,5 Tahun Penjara

SUMEKS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel Rini Purnama SH MH ganjar terdakwa Bayumi Usman atas kasus tindak pidana dugaan penipuan pemalsuan surat (akta) 2 hektar tanah milik Bambang dengan pidana 3,5 tahun.

Diketahui dalam gelar sidang Selasa (15/12) sore, terdakwa yang dikenal sebagai pengusaha minyak di Sumsel ini dihadirkan secara virtual oleh JPU dihadapan majelis hakim PN Palembang diketuai Efrata Hepi Tarigan SH MH.

Dalam tuntutannya, terdakwa diganjar oleh JPU terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP  tentang tindak pidana pemalsuan surat untuk mendapatkan keuntungan yang menurut pasal diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

“Maka dari itu sebagaimana atas perbuatan terdakwa, Menuntut agar majelis hakim dapat mengadili terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan enam bulan”, tegas JPU Rini.

Usai mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU, terdakwa diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan pembelaan atas tuntutan (pledoi) pada 5 Januari 2021 tahun depan.

“Untuk itu kita tunda persidangan dan kita buka lagi hingga tahun depan dengan agenda pledoi dari terdakwa Bayumi Usman”, kata Efrata sebelum menutup sidang.

Didalam dakwaan JPU disebutkan bahwa terdakwa H. Bayumi usman, SE diduga telah memalsukan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 9 atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan luas 2 ha (dua hektar) di hadapan Notaris Rispa Medya Sari, SH. MKn.

Dalam keterangan akta itu memasukkan keterangan palsu dengan menerangkan bahwa tanah tersebut dibuat seolah-olah milik terdakwa, padahal tanah tersebut bukanlah milik terdakwa dan saksi Askari mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak pernah terjadi karena saksi Askari dipaksa oleh orang bernama Urip untuk menandatangani akta tersebut.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional tidak ditemukan surat GS Nomor : 06/MUBA/1982 dengan luas 1.017.280 m2 karena surat GS yang diserahkan oleh BPN Kabupaten Musi Banyuasin kepada BPN Banyuasin adalah surat GS Nomor : 06/Gasing/1982 atas nama A. MUROD MARHUM dengan luas 798 m2.

Atas perbuatan terdakwa, korban Bambang yang juga sebagai pelapor serta pemilik tanah mengalami kerugian karena tidak terlaksana kesepakatan jual beli atas bidang tanah tersebut dengan pihak PT. PLN (Persero) dan sampai saat ini pelapor Bambang tidak dapat menguasai bidang tanah tersebut karena telah diklaim oleh terdakwa. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya