oleh

Digeruduk Massa Caca, Bawaslu Diminta Proaktif

-Headline-184 views

PALEMBANG – Kian dekatnya hari pencoblosan pemilu legislatif (pileg) pemilu presiden (pilpres) diwarnai beragam intrik dari masing-masing kubu.

Hal ini apabila dibiarkan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses demokrasi dimana pemilu merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini.

Hal ini disuarakan ratusan massa yang tergabung ormas Coruptions Anti Coruption Agency (CACA) Sumsel saat menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel di Jl OPI Raya Jakabaring Rabu siang (13/3).

“Hiruk pikuk gebyar pesta demokrasi lima tahunan kali ini telah tercium aroma persainhan tak sehat.

Utamanya dalam konstelasi pilpres yang disinyalir terjadi praktik kampanye politik baik secara eksplisit maupun implisit di fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah hingga kantor pemerintahan,” teriak Syah Reza Pahlevi selaku koordinator aksi dalam orasinya, Rabu (13/3).

CACA melihat terjadinya persaingan tidak sehat dalam konstelasi politik pemilu saat ini seperti dengan menebar isu sara, berita hoax harusnya betul-betul disikapi dengan serius oleh Bawaslu.

“Kami meminta Bawaslu Sumsel agar bertindak pro aktif dalam menindaklanjuti tiap laporan yang masuk termasuk penggunaan tempat ibadah, sekolah hingga kantor pemerintah sebagai lokasi kampanye. Jangan sampai ada kesan Bawaslu sebatas jadi stempel penguasa,” pintanya.

Selain itu, dalam tuntutannya CACA juga mendesak Bawaslu pro aktif dengan melakukan pengawasan sekaligus bisa menindak pihak-pihak yang terbukti secara sengaja mempolitisasi tempat ibadah, sekolah hingga kantor pemerintah.

“Tindak tegas apabila ada oknum aparatur pemerintah yang terbukti melanggar ketentuan sesuai yang diatur dalam UU Kepemiluan dan PKPU,” tandasnya disambut yel-yel peserta aksi dalam akso damai yang dikawal ketat ratusan personel keamanan dari Polda Sumsel di back-up personel Polresta Palembang ini.

Ditambahkan koordinator lapangan aksi, Mukri AS merujuk aturan PKPU No.23 tshun 2018 tentang kampanye pemilu dan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang secara gamblang menjelaskan soal larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye.

“Adanya sinyalemen dari kelompok tertentu yang memanfaatkan ketiga tempat umum dab milik pemerintah tersebut sebagai tempat kampanya. Baik dilakukan secara tertutup atau bahkan terbuka yang tak jarang berisikan kampanye negatif, politisasi SARA terhadap satu atau lebih pasangan calon dan caleg,” imbuhnya.

Komisioner Bawaslu Sumsel, Syamsul Alwi yang bersama sejumlah komisioner lain menemui peserta aksi mengapresiasi kepedulian masyarakat akan pelaksanaan pesta demokrasi kali ini.

“Sudah menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu diminta ataupun tidak untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk,” tandasnya.(kms)

Komentar

Berita Lainnya