oleh

Digugat ke MK, KPU Siapkan Dokumen

PENDOPO – Adanya gugatan dari pihak pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 Devi Harianto SH MH-H Darmadi Suhaimi H (DHDS) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan hasil penghitungan suara pada pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Selasa (15/12) lalu, membuat KPU PALI mempersiapkan data pendukung untuk hadapi gugatan itu.

Hal itu dikatakan, Ketua KPU Kabupaten PALI Sunario SE. Dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah mempersiapkan data-data terkait dengan gugatan yang dilayangkan pihak paslon nomor urut 01 DHDS ke MK.

“Kami patuhi dan ikuti aturan hukum yang berlaku. Kami persiapkan berkas pendukung untuk menghadapi tuntutan pihak Paslon yang merasa belum puas di MK. Kami juga telah siapkan pengacaranya. Kami berharap semuanya berjalan lancar, aman demi suksesnya gelaran pesta demokrasi di Bumi Serepat Serasan yang menghasilkan pemimpin pilihan rakyat,” kata Sunario, Ahad (20/12).

Sebelumnya, diketahui pasca KPU Kabupaten PALI mengumumkan perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui rapat pleno terbuka dengan dasar Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-kab/XII/2020, keputusan itu belum menjadikan pasangan calon nomor urut 1 Devi Haryanto-Darmadi Suhaimi (DHDS) puas.

Sebab dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa pada Pilkada PALI perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) nomor urut nomor urut 01 dibawah perolehan rivalnya, yaitu paslon nomor urut 02 Ir H Heri Amalindo MM-Drs Soemarjono (HERO). Yakni Paslon nomor urut 01 sebanyak 51.205 suara, dan Paslon nomor urut 02 memperoleh 51.863 suara.

Atas hasil penghitungan suara itu diungkapkan calon wakil Bupati nomor urut 01, H Darmadi Suhaimi SH bahwa pihaknya sudah mengajukan gugatan ke MK, tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 16/PAN.MK/AP3/12/2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.32 WIB.

“Ya benar, kita sudah mengajukan ke MK, nanti tinggal prosesnya saja, pengajuan tersebut kita kuasakan kepada kuasa hukum kita Novriansyah dkk. Dengan pihak termohon yaitu KPU kabupaten PALI, artinya kita memang tidak menerima keputusan hasil pleno KPU PALI tersebut,” jelasnya.

Terkait tuntutan yang diajukannya, Darmadi menjelaskan pokok permohonan yang tertuang dalam AP3 perselisihan hasil pemilihan bupati Kabupaten PALI tahun 2020.

“Ada enam poin dalam berkas pengajuan pemohon yang kita ajukan. Untuk kelengkapan lainnya juga akan disiapkan dan paling lambat diserahkan dalam tiga hari kerja ke depan,” pungkasnya. (ebi)

Komentar

Berita Lainnya