oleh

Dikonfrontir, Keterangan Saksi dengan Mantan Bupati ini Berbeda

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Mantan Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) H Syarif Hidayat memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lubuklinggau untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi lelang jabatan pemkab tahun anggaran 2016 yang menjerat dua terdakwa staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yakni, Hermanto SH dan Riopaldi Okta Yuda.

Syarif dikonforntir berbagai macam pertanyaan melalui sidang virtual baik oleh JPU Kejari Lubuklinggau, penasihat hukum masing-masing terdakwa serta mejalis hakim Pengadilan Tipikor PN Palembang diketuai Abu Hanifah SH MH, Senin (22/2).

Syarif Hidayat sendiri sebagaimana persidangan sebelumnya dihadirkan sebagai saksi tambahan karena beberapa saksi yang dihadirkan kala itu sering menyebut nama yang bersangkutan menerbitkan SK tim kegiatan seleksi uji kompetensi pejabat dilingkungan Muratara.

Melalui layar virtual Syarif mengaku bahwa selaku bupati kala itu mengetahui dan melihat adanya keterangan hasil uji kompetensi yang diserahkan oleh tim panitia seleksi untuk selanjutnya dilakukan pelantikan.

“Saya juga melihat bahwa surat itu telah ditandatangani oleh tim seleksi yang mulia,” kata Syarif Hidayat.

Namun pernyataan mantan bupati tersebut berbanding terbalik dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang dipertegas oleh hakim ketua yang mengatakan bahwa hasil dari seleksi tidak pernah diserahkan ataupun diberikan kepada pemkab.

“Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua tim penguji D. Febrian kala itu perihal pemkab tidak pernah memberikan hasil dari ujian kompetensi yang diadakan, jadi apa yang saksi lihat dan ketahui itu,” ujar Abu Hanifah yang kemudian dijawab oleh Syarif dengan jawaban lupa.

Berdasarkan keterangan di hadapan majelis hakim saksi Syarif juga mengakui bahwa anggaran pelaksanaan seleksi lelang jabatan tahun 2016 yang akan dibayarkan di tahun 2017 itu sudah menyalahi aturan.

Hingga berita ini diturunkan, mantan Bupati Syarif Hidayat masih dicecar berbagai pertanyaan mengenai dana anggaran pelaksaan seleksi oleh majelis hakim, JPU dan penasihat hukum masing-masing terdakwa. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya