oleh

Dinilai Tak Koperatif, Halim Diganjar 3,5 Tahun dan Denda Rp4,6 Milyar

-Hukum-571 views
PALEMBANG – Raut wajah Ir Halim Thamsurie, terdakwa kasus penggelapan pajak senilai Rp2,3 milyar langsung menegang. Ini setelah majelis hakim PN Klas 1A Palembang menjatuhkan vonis penjara selama 3,5 tahun. Dan denda sebesar dua kali pajak terhutang atau senilai Rp4,6 milyar.

Mendengar putusan majelis hakim yang diketuai Zulkifli,SH. Ddengan hakim anggota Ahmad Suel,SH dan Murni,SH terdakwa yang merupakan pengurus PT Felicia Tunas Persada (FTP) inipun langsung lunglai. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU. Yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman empa tahun penjara dan denda sebanyak tiga kali pajak terhutan.

“Hal yang memberatkan terdakwa akibat perbuatannya negara dirugikan, tidak kooperatif selama proses mediasi oleh Ditjen Pajak. Serta tidak mengakui kesalahannya selama persidangan,” ungkap Zulkifli dalam amar putusannya, kemarin (22/4).

Terdakwa didakwa melanggar pasal 39 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 6 tahun 1983. Sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007. Dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan jo pasal 64 ayat (1). Undang-undang hukum pidana karena terdakwa tidak menyetorkan dana pajak dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Yang mengakibatkan negara mengalamai kerugian sebesar Rp 2.349.821.914.

Atas putusan majelis hakim ini, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Dan diberikan waktu selama satu minggu oleh majelis hakim. Sebagaimana terungkap dalam dakwaan JPU, Adi Purnama,SH ikhwal awal terjadinya kasus penggelapan pajak ini saat di tahun 2010, 2011 dan 2012. Terdakwa menggunakan PT FTP mengikat kontrak dengan tiga perusahaan yakni PTPN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP. Untuk melakukan pungutan langsung PPh 10 persen yang besarannya senilai lebih kurang Rp2,3 milyar.

Namun, begitu pemotongan pajak tersebut telah dibayarkan ketiga perusahaan. Tapi oleh terdakwa sama sekali tak disetorkan ke kas negara dalam hal ini ke kantor pajak. Dalam kasus ini juga, Direktur Utama (Dirut) PT FTP, Andrianz Nalendar sudah lebih dulu divonis enam bulan penjara. Karena namanya hanya dicatut oleh terdakwa Halim sebagai dirut karena hubungan mereka yang masih keluarga.Sementara atas putusan hakim ini JPU Adi Purnama juga menyatakan masih terlebih dulu akan fikir-fikir.

Sementara kuasa hukum terdakwa Idri Dungcik SH yang dimintai komentarnya atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini cuma berkomentar singkat. “Kita masih akan pikir-pikir dulu sesuai opsi yang ditawarkan majelis hakim tadi,’” sebut Idri sembari berlalu.(kms)

Komentar

Berita Lainnya