oleh

Ditangkap Jaksa, Wisnu Dicoret dari Caleg dan Tim Relawan

-Headline-467 views
Pasca penangkapan oleh tim Intel Kejari Surabaya pada Rabu (09/01) terkait kasus pengalihan aset BUMD PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Wisnu Wardhana dicopot dari posisinya sebagai Sekretaris DPW Relawan Jokowi (Rejo) Jawa Timur.

“Kami pasti bersikap dan segera mencari penggantinya di tim relawan,” kata Ketua DPW Rejo Jatim Kelana Aprilianto di Surabaya, Rabu (09/01).

Rejo merupakan sukarelawan pendukung pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden 2019. Di Jatim, sudah terbentuk di 38 kabupaten/kota.

Selain menjabat sekretaris di Rejo, Wisnu Wardhana merupakan calon anggota DPRD Provinsi Jatim dari Partai Hanura nomor urut 1 mewakili Daerah Pemilihan 3 (Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Probolinggo).

Dengan adanya kasus itu, maka pencalegan Wisnu Wardhana tidak akan diteruskan.

Hanura sudah konfirmasi persetujuan untuk pencoretan nama Wisnu.

“Karena sekarang sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT), prosesnya segera kami bahas secara internal,” papar Kelana yang juga Ketua DPW Partai Hanura Jatim tersebut.

Seperti diketahui, pada Rabu (09/01) pagi, Kejari Surabaya mengeksekusi terpidana Wisnu Wardhana dalam kasus korupsi pelepasan aset Badan Usaha Milik Daerah Jawa Timur.

Kasus itu saat dia menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT Panca Wira Usaha.

Eksekusi dilakukan secara paksa oleh Tim Intelijen dan Pidana Khusus Kejari Surabaya saat terpidana melintas mengendarai mobil di Jalan Raya Kenjeran Surabaya.

Eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pid.sus/2018 tanggal 24 September 2018.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan penjara

Serta mewajibkan Wisnu Wardhana membayar uang pengganti sebesar Rp1.566.150.733,00 subsider 3 tahun penjara.

Putusan Mahkamah Agung tersebut jauh lebih berat daripada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada bulan April 2017.

Putusan MA itu memvonis Wisnu 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, serta uang pengganti senilai Rp1,5 miliar.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan vonis 1 tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan Wisnu terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi.

Kasusnya membuat negara dirugikan sebesar Rp11 miliar atas pelepasan aset BUMD Jatim di wilayah Kediri dan Tulungagung pada tahun 2013. (ant/fin)

Baca sebelumnya:

Komentar

Berita Lainnya