oleh

DP Rumah Nol Persen Belum Ngefek Bantu MBR

SUMEKS.CO-JAKARTA – Kebijakan relaksasi rasio Loan To Value/Financing To Value (LTV/ FTV) untuk kredit pembiayaan properti maksimal 100 persen atau diperbolehkan tanpa Down Payment (DP) mulai 1 Maret 2021, dinilai ekonom tidak akan efektif mendorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan properti yang terjangkau.

“Saya perkirakan tidak akan segera berdampak ke (penurunan) suku bunga kredit dan juga penyaluran kredit, karena kebijakan moneter memang ada lag, ada jeda, sehingga turunnya suku bunga bersifat jangka panjang baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit,” ujar Direktur Riset Center of Reform on Economy (Core) Indonesia, Piter Abdullah kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin

Senada dengan Piter, CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyebut, penjualan rumah tidak hanya tergantung pada kemudahan DP saja, melainkan juga faktor-faktor lain seperti keringanan pajak dan biaya-biaya lainnya.

“Andai ada gabungan kebijakan LTV/FTV dari Bank Indonesia dan aturan penurunan suku bunga, pengurangan biaya-biaya pajak dan BPHTB, itu baru akan memberikan dorongan signifikan perilaku konsumen properti,” ujar Ali kepada FIN, kemarin.

Sementara itu, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero), sebuah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan Trisnadi Yulrisman mengatakan, kebijakan relaksasi LTV/FTV properti maksimal 100 persen yang dikeluarkan BI tersebut sedikit banyak akan merangsang pertumbuhan kredit di sektor properti.

“Kondisi pandemi itu justru perlu insentif untuk orang dirangsang untuk pembelian properti, supaya roda perekonomian berputar. Kan sekarang turun itu semua,” ujar Trisnadi kepada FIN, kemarin.

Trisnadi juga berpendapat, kekhawatiran sebagian kalangan terhadap terjadinya bubble atau gelembung ekonomi yang secara sistemik merusak sistem keuangan akibat DP nol persen itu, tidak akan terjadi.

“Dalam kondisi normal (DP nol persen) iya akan menyebabkan bubble. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini, orang sudah pada drop semua,” jelasnya.

Satu hal yang patut menjadi catatan, imbuh Trisnadi, kondisi pandemi saat ini memang membutuhkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong konsumsi dan penyaluran kredit meningkat.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya menyampaikan, pelonggaran LTV/FTV ini merupakan bagian dari langkah BI sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi (PEN).

Penting diketahui, Pelonggaran LTV/FTV hingga 100 persen diberikan kepada bank dengan risiko Non-Performing Loan/Non-Financing Loan (NPL/NPF) kurang dari 5 persen.

Kebijakan ini berlaku untuk pembiayaan semua tipe rumah tapak, ruko, rusun/rukan baik yang berwawasan lingkungan maupun tidak.

Sementara bagi bank dengan NPL/NPF lebih dari 5 persen akan tetap diberikan kelonggaran LTV/FTV hanya berkisar 90-95 persen.

Kelonggaran sebesar itu diperuntukkan bagi rumah tapak dan rusun berdimensi 21 meter persegi hingga lebih dari 70 meter persegi, serta rukan.

Namun, bagi rumah tapak maupun rusun dengan tipe kurang dari 21 akan mendapatkan kelonggaran LTV/FTV 100 persen, meski bank memiliki risiko NPL/NPF lebih dari 5 persen. (git/din/fin)

Komentar

Berita Lainnya