oleh

DPR: Jangan Ada Pembubaran Salat Idulfitri

SUMEKS.CO – Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta tidak ada pembubaran Salat Idulfitri 1 Syawal 1441 H, pada Ahad 24 Mei 2020 yang dilakukan umat Islam di masjid atau di lapangan.

Hal itu diungkap Yandri dalam jumpa pers usai Sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1441 H di kantor Kemenag, Jumat (22/5).

Jumpa pers dihadiri Menteri Agama Fachrul Razi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi, Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi, dan lainnya.

Yandri menyambut baik keputusan pemerintah maupun Fatwa MUI agar umat Salat Idulfitri di rumah masing-masing.

Namun, politikus Partai Amanat Nasional (PAN), itu mengatakan bahwa dalam faktanya selama Ramadan saja banyak umat Islam yang tetap melaksanakan ibadah di masjid.

“Karena itu, jika saja nanti 1 Syawal 1441 Hijriah ada warga atau umat yang tetap salat di lapangan atau di rumah, mohon kiranya, kami DPR mengharapkan tidak ada tindakan represif dari aparat keamanan, tidak ada pembubaran atau apa pun namanya secara kekerasan,” kata Yandri.

Dia menegaskan harus terjadi dialog yang bagus. Kalau bisa dicegah, itu lebih baik dilakukan pencegahan. “Namun kalau orang sudah kumpul di masjid, di lapangan, terus dibubarkan,  saya kira akan menimbulkan persoalan baru,” ungkap Yandri.

Ia juga mendukung bila ada umat yang dari zona hijau Covid-19 pengin melaksanakan Salat Idulfitri, agar tidak boleh dibubarkan.

 Pasalnya, ujar Yandri, banyak keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan kenapa mal-mal banyak buka dari jam 11.00 sampai 22.00, pasar juga ramai, tetapi justru dibiarkan alias tidak dibubarkan.

Yandri menegaskan harus satu kata corona adalah musuh  bersama, dan dihadapi secara bersama-sama. Karena itu, DPR juga  berharap ketegasan pemerintah untuk menegakkan protokol corona.

“Jadi, kalau pasar boleh dibuka, mal boleh dibuka, saya kira kalau ada umat Islam dengan keyakinannya, dan insyaallah dari zona hijau tidak ada terpapar Covid- 19 mohon kiranya tidak dibub!rkan atau tidak ada tindakan represif baik dari polisi, tentara, aparat lurah, desa, camat,  bupati, wali kota, gubernur dan lainnya,” kata Yandri.

“Insyaallah sekali lagi dengan kebersamaan ini kita tatap masa depan yang lebih baik.”

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyayangkan keputusan beberapa daerah untuk memperbolehkan warganya menggelar Salat Id berjemaah di masjid. “Itu keputusan yang sangat disayangkan,” kata Muhadjir dalam pesan singkatnya kepada awak media, Sabtu (23/5).

Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menaati surat keputusan Kementerian Kesehatan, yang isinya tentang anjuran tidak melaksanakan kegiatan keagamaan dengan kerumunan massa banyak.

Termasuk, kata dia, tidak melaksanakan Salat Id berjemaah dengan massa banyak di masjid atau lapangan, demi mencegah penularan coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“Berdasar surat keputusan Menkes, Salat Id yang melibatkan kerumunan massa, termasuk kegiatan keagamaan yang tidak dianjurkan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penerapan keputusan tersebut,” kata dia.

Sebagai informasi, beberapa wilayah memang telah menaati larangan Salat Id di masjid dan lapangan selama masa pandemi ini.

Namun muncul narasi dari beberapa wilayah yang memperbolehkan umat tetap menggelar Salat Id di masjid atau lapangan.

Berdasarkan sejumlah informasi, daerah-daerah itu adalah Kota Bekasi, Karanganyar, dan Kudus. Sejumlah kota itu sejak dua hari lalu diinformasikan masih mengizinkan warganya menggelar Salat Id di Masjid meski dengan protokol kesehatan. (mg10/jpnn)

 

 

 

(boy/jpnn)

Komentar

Berita Lainnya