oleh

DPRD Pagaralam Minta Pemkot Penuhi Standar Pelayanan Publik

SUMEKS.CO, PAGARALAM – Komisi I DPRD Kota Pagaralam meminta Pemerintah Kota Pagaralam dapat memenuhi pelayanan publik yang memiliki 10 variabel dan indikator. Seperti prosedur kesehatan,  pelayanan ramah, alur pelayanan, syarat pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan pendukung lainnya.

“Pelayanan publik harus optimal dan berkualitas, agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dapat diberikan dengan baik dan maksimal tanpa adanya keluhan,” kata juru bicara Komisi 1, Nanto SE saat membacakan laporan pembahasan komisi I DPRD Kota Pagaralam terhadap Raperda LPP APBD tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna, Selasa (8/6).

Sidang paripurna dibuka sekaligus dipimpin langsung Ketua DPRD Pagaralam, Jenni Shandiyah, didampingi Wakil Ketua I, Hj Dessy Sisca, Wakil Ketua II, Efsi, dihadiri Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni, para Anggota Dewan, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Pagaralam.

Sambung Nanto, melalui catatan catatan Komisi 1, merekomendasi Raperda LPP APBD 2020 dibahas lebih lanjut oleh Pansus.

Sementara itu, Komisi II disampaikan Olivia Arifin, memberikan sejumlah catatan. Diantaranya, satuan POL PP bersama instansi lainnya agar terus menyuarakan penanganan Covid 19, program stek kopi memasuki tahun ketiga sudah bisa dikerjakan, kepada dinas pertanian mengambil langkah strategis mengembangkan produk pertanian lainnya.

“Dinas lingkungan hidup mengambil langkah stategis lainnya dalam penanganan sampah dan permasalahan lainnya,” jelasnya.

Sementara laporan pembahasan Komisi III dibacakan Hengky Biantoro, mengatakan tentang belajar tatap muka dapat dilaksanakan secara bertahap pada tahun ajaran akan datang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rapat bersama dengan Komite Sekolah.

Komisi tiga mengkonfirmasikan hingga kini tidak ada pegawai yang membidangi kegiatan persandian di Dinas Kominfo agar menjadi perhatian. “Dinas perhubungan supaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengoptimalkan realisasi anggaran, baik fisik maupun realisasi keuangan, begitu juga bagi Dinas Pemuda dan Olahraga, serta mencari sumber dana selain APBD Kota Pagaralam,” terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Pagaralam, Jenni Shandiyah didampingi Wakil Ketua I, Hj Dessy Sisca dan Wakil Ketua II, Efsi mengatakan, setelah laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Pagaralam terhadap Raperda LPP APBD 2020, dilanjutkan pembahasannya. “Berharap pembahasan rampung tepat waktu,” pungkasnya.  (Ald/mud)

Komentar

Berita Lainnya