oleh

DPRD Sumsel Bentuk Pansus Dua Raperda Inisiatif

SUMEKS.CO –  Gubernur Sumsel melalui Wakil Gubernur H Mawardi Yahya menanggapi pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Provinsi Sumsel tentang Pondok Pesanteren Pendidikan Keagamaan dan Arsitektur Bangunan Gedung Berciri Khas Provinsi Sumatera Selatan, kemarin dalam siding paripurna lanjutan, (25/1).

Mawardi menyatakan Raperda tentang Pondok Pesanteren, Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pesantren. Yaitu bantuan berupa uang, sarana prasarana, bantuan teknologi dan keterampilan. Namun, Mawardi meminta materi muatan raperda dapat lebih dipertajam lagi terutama terkait dengan substansi materi yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan dukungan operasional pondok pesanteren di Sumsel.

Sehingga ketika pelaksanaannya tidak menimbulkan multi tafsir dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ‘’ Kami menyarankan agar dalam pembahasan pendalaman melibatkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel, pengelola pesanteren, tokok-tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan serta kalangan akademisi.’’

Tanggapan Pemerintah Provinsi Sumetera Selatan tentang 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Sumsel.

Terutama, lanjutnya,  pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik Raperda. ‘’Jadi tujuan dan substansi menjadi lebih jelas dan apabila di sahkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi payung hukum pada pelaksaannya dilapangan.’’

Terkait Raperda Bangunan dan Arsitektur Berciri Khas Provinsi Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumatera berharap masyarakat paham arti pentingnya budaya khas Sumsel.

Apabila Raperda ditetapkan maka semua bangunan-bangunan yang akan didirikan, khususnya Instansi Pemerintah yang ada di Sumsel harus memiliki arsitektur yang berciri khas Sumsel. ‘’Yang sudah berdiri—bangunan—kita himbau melakukan penyesuaian. Misal, dengan menambahkan ornamen-ornamen yang berciri khas Sumatera Selatan. ‘’

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan agar Raperda ini dibahas secara mendalam agar substansi materinya dapat diterima oleh komponen masyarakat, baik akademisi, tokoh adat, tokoh budaya serta sumber lainnya yang memahami kondisi Sumsel yang memiliki budaya beragam.

Paripurna dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan dua Raperda Inisiatif DRRD Provinsi Sumatera Selatan. Pansus akan melaksanakan pembahasan dan penelitian dengan pihak-pihak terkait dan hasilnya akan dilaporkan Senin (8/2). (raf/wi2k)

Komentar

Berita Lainnya