oleh

Dua Fraksi Minta Bupati Evaluasi BUMD Merugi

MUARA ENIM – Fraksi PAN dan Demokrat DPRD Muara Enim menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk pemkab. Sebab, keberadaan BUMD tersebut kini telah menjadi beban keuangan APBD Muara Enim.

Padahal tujuan dibentuknya BUMD tersebut berorientasi pada keuntungan (profit oriented). “Mencermati sajian laporan keuangan (laba/rugi) BUMD milik Pemkab Muara Enim terutama BUMD yang beririentasi profit oriented terutama Perusda Sarana Pembangunan Daerah Muara Enim (PD SPME). BUMD ini didirikan ditujukan untuk menambah pendapatan daerah,” jelas juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Ariyoca Setiaji SH, pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE, Rabu (19/6).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap nota penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim tahun 2018 itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM-H Juarsah SH.

Menurut Ariyoca Setiaji SH, keberadaan BUMD saat ini justru menjadi beban daerah. “Kami meminta bupati, kiranya dapat mengevaluasi keberadaan BUMD tersebut. Demikian juga keberadaan Perusda Griya Serasan, walaupun sudah dapat memperoleh profit, akan tetapi fisik yang ada untuk jangka panjang akan sulit bersaing dengan hotel bintang lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Juru bicara Fraksi PAN, Izudin Efendi, mengatakan, keberadaan BUMD belum memenuhi harapan ideal rakyat Kabupaten Muara Enim. Terbukti masih banyak persoalan pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Muara Enim di RSUD HM Rabain seperti tindakan medis, lingkungan sarana dan prasarana yang tidak berfungsi.

Begitu juga, lanjutnya dengan PD SPME yang sampai saat ini tidak jelas fungsi dan eksistensi usaha yang dilakukan. Seperti, lanjutnya, bagaimana nasib kerjasama perkebunan kelapa sawit dengan PT Agro Lestari, kerjasama dengan Migas, Tambang Batubara dan panas bumi serta MoU dengan perusahaan lainnya.

“Perusda hotel Griya Serasan sejak ditetapkannya Perda sampai sekarang kegiatan Perusda dibidang ini masih belum menunjukan program yang baik,” tegas Izudin.

Menurutnya, terhadap Perusda yang ada belum satupun yang memberikan kontribusi pendapatan daerah dan cendrung membebani keuangan daerah.

Melihat kenyataan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Perusahaan Daerah, lanjutnya, pihaknya mempertanyakannya kepada bupati sampai kapan kondisi BLUD dan Perusahaan Daerah Muara Enim memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan kontribusi kepada daerah. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya