oleh

Dua Komisioner KPU RI Dicopot Kasus Seleksi KPUD dan Penetapan PAW DPR

-Nasional-10 views

JAKARTA – Sejumlah penyelenggara pemilu di daerah maupun pusat, tersangkut masalah. Bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sampai tegas mencopot dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik. Ilham dan Evi, melanggar etik dalam dua kasus berbeda, pada sidang etik, Rabu (10/7).

Ilham Saputra melanggar kode etik terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Partai Hanura, daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII. Sedangkan Evi melanggar kode etik terkait seleksi komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2019-2024.

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang kepada Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Ketua DKPP Hardjono di Jakarta, Rabu (10/7).

Evi digugat Adly Yusuf Saepi, calon anggota KPUD Kolaka Timur, yang juga mantan anggota KPU Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019. Dalam gugatannya, terdapat tiga perkara yang diajukan ke DKPP.

Hal ini terkait tidak diloloskannya Adly dalam seleksi administrasi sebagai calon anggota KPUD Kolaka Timur.

Adly menyebut terdapat transaksi dalam setiap tahapan rekrutmen KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Serta adanya beberapa soal tes KPU yang bocor.

Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam menyebut terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan KPU dalam menanggapi persyaratan administrasi pencalonan.

Sedangkan terkait adanya kebocoran soal, DKPP menilai seharusnya KPU melakukan seleksi ulang secara transparan.

”DKPP berpendapat bahwa terbukti terdapat perlakuan berbeda dan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para Teradu, dalam menyikapi persyaratan administrasi rekomendasi PPK terhadap Pengadu maupun dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur,” kata Alfitra.

Di bagian lain, Ilham dilaporkan kader Partai Hanura Tulus Sukariyanto. Dia merupakan calon anggota DPR RI PAW Fraksi Hanura. Selain Ilham Saputra, duduk sebagai teradu yakni Staf Sekretariat KPU Indra Jaya dan Kasubag PAW KPU, Novayani.

Dalam perkara ini, Tulus mengaku seharusnya menggantikan anggota DPR RI dapil Jawa Timur VIII Dossy Iskandar Prasetyo sesuai surat keputusan (SK) PAW anggota DPR dari Partai Hanura.

Sementara KPU, malah menetapkan Sisca Dewi Hermawati yang sudah dipecat dari Partai Hanura karena tersangkut kasus hukum.

DKPP berpandangan KPU kurang tegas dalam menyikapi PAW ini.

Seharusnya, KPU menjadikan dokumen pemberhentian Sisca dari partai sebagai dasar PAW. Berdasarkan hasil klarifikasi, Sisca juga belum menggugat ke Mahkamah Partai. “Para teradu justru cenderung pasif dalam merespons sikap Sisca Dewi Hermawati yang tidak kunjung memberikan kepastian terkait gugatannya ke Mahkamah Partai.

Seharusnya proses penggantian antarwaktu pengadu dapat diproses. Karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Hardjono, ketua DKPP.

Menanggap putusan DKPP itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan tersebut. Apakah memang menjadi bagian yang harus ditindaklanjuti dengan segera atau tidak. Ia juga menyebut masih menunggu salinan putusan untuk menentukan tindak lanjut.

“Tentu kami menghormati putusan DKPP. Kami akan terima salinannya dulu, kami akan pelajari dan kemudian mana yang harus ditindaklanjuti dengan segera. Termasuk kalau putusan-putusan itu ada yang memberi konsekuensi lain. Misalnya bukan hanya sekadar memberi peringatan etik, nanti kami akan pelajari dulu,” pungkasnya

Sementara Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan berencana merombak jabatan para komisioner dalam waktu dekat, terkait putusan DKPP terhadap Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik. “Akan digelar rapat pleno dulu, setelah KPU mendapat salinan putusan resmi dari DKPP,” sebut Pramono.

Dia mengklaim perombakan jabatan tidak akan mengganggu kinerja KPU. Semua komisioner siap mengurusi divisi yang berbeda dengan sebelumnya.

“Pada prinsipnya kami bertujuh tidak ada masalah, semua pasti siap untuk memegang divisi apa pun karena sampai saat ini kan tidak ada pembagian kerja yang tersekat,” tuturnya. (khf/fin/rh/air/ce2)

 

Komentar

Berita Lainnya