oleh

Dua Terdakwa Kasus Tapal Batas Disidang, ini Tuntutannya

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Dua terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tugu tapal batas Kota Palembang-Banyuasin yang merugikan negara ratusan juta rupiah bernama Khairul Rizal dan Otong Iskandar dituntut JPU Kejari Palembang dengan pidana masing-masing selama 3,5 tahun dan 2,5 tahun penjara.

Selain terancam pidana penjara, pada sidang yang digelar Selasa (13/1) secara virtual, keduanya juga dituntut wajib mengembalikan kerugian negara dengan total lebih kurang Rp328 juta,

“Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 9 bulan untuk terdakwa Khairul Rizal, 1 tahun 3 bulan untuk Otong Iskandar,” sebut JPU Kejari Palembang Dian Febriani SH saat bacakan tuntutan secara virtual di hadapan majelis hakim Tipikor diketuai Bongbongan Silaban.

Dalam tuntutan JPU, bahwa keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana terlampir dalam dakwaan subsider JPU melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat 2, 3 undang-undang RI No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah di dalam undang-undang RI no 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa mengajukan pembelaan atas tuntutan yang dibacakan JPU (pledoi) pada majelis hakim, yang akan dibacakan pada Kamis (21/1) mendatang.

Dalam perkara ini, diketahui salah satu terdakwa yakni Khairul Rizal yang kala itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pekerjaan pembangunan tugu batas kota diwilayah Tanjung Api-Api juga merupakan terpidana kasus yang sama dengan lokasi pembangunan tugu batas kota di Jakabaring tahun anggaran 2013.

Saat ini terdakwa Khairul Rizal masih menjalani proses hukuman di Rutan Pakjo Palembang setelah majelis hakim tahun 2020 lalu itu menjatuhkan vonis pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun 4 bulan.

Untuk diketahui, kasus ini berawal pada tahun 2013 silam. Dari hasil penyelidikan Tim Pidkor Polresta Palembang, kasus itu indikasi mark up dalam pembangunan tugu batas di empat titik.

Empat titik itu yakni Palembang-Banyuasin di kawasan Terminal Km 12, Palembang – Banyuasin dikawasan Jakabaring, Palembang – Banyuasin di kawasan Tanjung Api-Api (TAA), serta perbatasan Palembang-Inderalaya di kawasan Kertapati.

Sementara untuk biaya proyek pembangunan yang dikeluarkan negara sebesar Rp1,2 miliar kerugian atau terjadi dugaan mark up sebesar Rp800 juta lebih. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya