oleh

Dua Terdakwa Sindikat Narkotika Ajukan Banding

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Dua dari lima keluarga terdakwa kasus kepelimikan narkotika dengan vonis hukuman mati menyatakan banding. Kasus ini melibatkan mantan anggota DPRD Kota Palembang Doni SH dan empat rekannya yang diketahui merupakan sindikat narkotika antar negara.

Supendi SH MH, penasihat hukum terdakawa, mengatakan kedua terdakwa yang mengajukan banding, yakni terdakwa Doni SH serta Ahmad Najemi. Sementara untuk tiga terdakwa lainnya masih menunggu koordinasi pihak keluarga terdakwa.

“Kemarin usai persidangan kita selaku kuasa hukum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap vonis pidana mati itu, saat ini baru dua terdakwa yang menghubungi saya untuk melanjutkan banding,” kata Supendi diwawancarai diruang kerjanya, Sabtu (17/4).

Dijelaskan Supendi, para terdakwa diberikan waktu tujuh hari kedepan guna menentukan sikap. “Tiga terdakwa lainnya kita tidak tahu apakah akan melanjutkan kuasanya kepada kita atau tidak, lihat nanti Senin (19/4) saja,” bebernya.

Adapun menurut pertimbangan Supendi, dalam mengajukan banding bahwa vonis pidana mati terhadap terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28 Huruf a menyatakan setiap orang itu berhak untuk hidup.

“Kalau haknya saja sudah dilanggar dimana itu rasa keadilannya, itu salah satu poin dalam upaya banding yang akan diajukan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, kelima terdakwa yakni Doni SH, Alamsyah, Ahmad Najmi Ermawan, Mulyadi dan Yati Suherman menurut majelis hakim terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana kepelimikan narkotika dengan berat melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer JPU melanggar Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009.

Barang bukti yang didapat dari para terdakwa yaitu narkotika jenis sabu seberat 4,2 Kg serta 21 ribu butir pil ekstasi. Untuk itulah majelis hakim diketuai Bongbongan Silaban menjatuhkan pidana mati kepada para terdakwa.

Sementara, terdakwa Joko Zulkarnain yang kabur saat menjalani perawatan kesehatan hingga saat ini belum ditemukan. Majelis hakim dalam putusannya mengatakan bahwa berkas perkara penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dikarenakan terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan. (Fdl)

 

Komentar

Berita Lainnya