oleh

Dugaan SPPD Fiktif Mencuat

Anggota DPRD Tak Ngantor Semua TKS Dirumahkan

PALI – Kinerja anggota DPRD dan Sekertaris Dewan (Sekwan)  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) saat ini menjadi sorotan saat ini di masyarakat Bumi Serepat Serasan, atas apa yang telah diperbuat selama ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Tak hanya itu, isu Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD dan jajaran Sekwan PALI yang berpotensi menyebabkan kerugian negara mencuat ditengah masyarakat Bumi Serepat Serasan saat ini.

Hal itu, tidak lain buntut setelah diperiksanya beberapa anggota DPRD Kabupaten PALI periode 2014-2019, oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten PALI, terkait penyimpangan anggaran di Sekwan PALI tahun 2017 lalu, yang berkemungkinan terus berlanjut hingga saat ini.

Pantauan Sumatera Ekspres dilapangan, Kamis (7/12) sekitar pukul 10.39 WIB, situasi kantor yang terletak di Jalan Pian, Komperta Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI melompong. Bahkan, tidak tampak terlihat satupun wakil rakyat terhormat yang datang ke kantornya.

“Tidak ada orang pak. Dirumahkan semua. Dewan belum ada yang datang, bagaimana mau datang kalau staffnya dirumahkan semua pak,” ujar salah satu petugas penjaga di Kantor DPRD PALI.

Sementara dikomfirmasi, Sekwan DPRD PALI Son Aji mengatakan, yang saat itu berada didalam ruangannya menjelaskan, bahwa baik pumpinan maupun anggota dewan memanf tidak terlihat ngantor.

“Sepertinya (Anggota dewan, red) DL semua, yang ngantor setwan inilah. Belum tahu juga, apakah DL atau ada dirumah, yang jelas tidak ada dikantor, kami tidak tahu. Tetapi memang ada jadwalnya, ada komisi yang berangkat, mungkin ada yang tidak beraktat tetapi tidak  ngantor,” jelasnya.

Terkait jadwal para wakil rakyat tersebut, sekwan tidak menjelaskan. Tetapi dirinya tidak dapat memastikan kemana para pimpinan maupun anggota DPRD kabupaten PALI tersebut.

“Kalau mereka tidak masuk kekantor, mungkin sedang berada dirumah. Nanti kalau saya menyebutkan sedang DL ternyata mereka ada dirumah. Tetapi yang jelas dikantor sepi,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pegawai di Sekwan, masih tetap kerja, tetapi hanya saja para TKS dikantor tersebut sejak hari ini seluruhnya tidak ngantor.

“Ada tetap kerja, hanya saja TKS nya dirumahkan. PNS dan ada sejumlah TKS bagian operator Simda untuk menunjang kinerja,” ucapnya

Ditanya sampai kapan untuk TKS yang dirumahkan, Son Haji menjelaskan bahwa tepatnya bukan sebutan dirumahkan, melainkan dirampingkan.

“Sampai nanti ada informasi akan dipanggil satu persatu. Perampinganlah bahasanya itu. Kalau dirumahkan itu bisa saja tidak dipakai lagikan. Kalau perampingankan kita menyisir mencari yang rajin, disiplin, dan yang selalu ngantor, kira-kira seperti itu,” bebernya.

Lalu, saat disinggung terkait buntut dari adanya pemeriksaan oleh tim Kejari mengenai anggaran Sekwan tahun 2017. Dan sudah ada sejumlah dewan yang duduk saat itu dimintai keterangannya oleh Kejari, tetapi Son Haji tidak terlalu memahami hal tersebut.

“Saya kurang memahami hal tersebut, bagaimana bisa ada anggaran fiktif seperti itu, dan saya saat itu belum disini (Setwan). Tetapi dengan adanya hal itu semoga dapat menekan dan menjadi pelajaran pelaku-pelaku administrasi,” ujarnya.

Dengan adanya hal itu, dirinya juga berharap tidak terjadi lagi di tahun selanjutnya. “Inikan jadi cerminan kita, jangan sampai kita mengeluarkan anggaran tetapi tidak ada laporan pertanggungjawaban. Sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya. Kita kan sudah ada peraturannya semua,” pungkasnya. (ebi)

Komentar

Berita Lainnya