oleh

e-KTP WNA Sejak 2006 Sudah Diterbitkan

-Nasional-1.267 views

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeber soal elektronik KTP (eKTP) untik Warga Negara Asing (WNA) yang belakangan menjadi polemik di tengah -tengah masyarakat. Hal itu menyusul masalah masuknya WNA dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah daerah karena memiliki eKTP.

Sekreraris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha menyebut sebenarnya pemberian eKTP untuk WNA sudah sejak lama dilakukan. Ia mengakui bahwa terjadinya kisruh karena kurangnya sosialisasi dari pihaknya.

“Kekisruhan yang kita alami sekarang ini itu karna lebih banyak disebabkan kurangnya kita  memberikan informasi, atau kurangnya masyarakat mengambil informasi yang sudah disedikan oleh negara” jelasnya Sabtu (2/3) di Jakarta Pusat

Ia berdalih aturan hukum yang membolehkan WNA punya eKTP sudah ada sejak tahun 2006 dan diundangkan dalam lembaga negara. “Artinya seharusnya masyarakat mengetahuinya tetapi faktanya masyarakat belum mengetahuinya,” ujarnya.

Mwnurutnya penerbitan eKTP bagi WNA memang atas perintah UU, jadi pasal 23 UU 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 1-nya yang merupakan terusan dari pasalnya yang sama pada UU tersebut. Dalam payung hukum menekankan bahwa ada orang asing pemegang Kartu Izin Tunggal Tetap (Kitap) bukan Kartu Izin 5inggal Dementara (Kitas), berumur 17 tahun, telah kawin atau pernah kawin dia wajib memiliki eKTP

“Berarti kalau ada melihat WNA memegang Kitap dan memenuhi syarat itu adalah kewajiban dia untuk mengurus eKTP. Jangan sampai sampai ada tanggapan kok pemerintah menjelang pemilu ini ujug-ujug memberikan eKTp bagi WNA,” ungkapnya.

Lalu soal adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama di dua tempat, menurutnya hal itu dimungkinkan. Tetapi tetap satu NIK. Karena UU  mengamanatkan bahwa semua data kependudukan di olah dengan sistem infromasi asministrasi kependudukan yang disingkat dengan oleh SIAP.

“Kementrian atau lembaga telah menyetujui mengakui bahwa NIK ini menjadi alat validasi terhadap pelanggan yang dia sedang hadapi terkait data kependudukan ini,” jelasnya.

Namun ia menegaskan tidak ada satu NIK dimilki lebih sari satu orang. “Walaupun orang asing mememiliki eKTP, UU No.  7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu adalah memberikan hak warga negara bukan kepada WNA sehingga eKTP orang asing ini tidak bisa dipakai untik memberikan suara kepada 17 April 2019. Jadi karena dia bukan warga negara jadi yang mendapat suara WNI dia (WNA) bukan WNI,” tegasnya.(ran)

Komentar

Berita Lainnya