oleh

Efektivitas Mall Pelayanan Publik

PALEMBANG – Sekretaris daerah (Sekda) kota Palembang, Ratu Dewa bersama Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, Akhmad Mustain membahas Efektivitas Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. Hal ini dikemukakan dalam talkshow Diskusi WONG KITO. Berlangsung di kantor Dinas PMPTSP Kota Palembang, Senin (22/4).

“Harus benar-benar terintegrasi dan terpadu. Sehingga cepat, tepat, akuntabel, transparan bukan kamuflase tapi memang diterapkan,” ujar Dewa.

Ia juga menekankan kepada seluruh kepala dinas agar memiliki komitmen yang sama. Artinya tidak hanya pengawasan yang bersifat normatif namun sampai pada pengawasan ke tingkat bawah.

Menurutnya, Efektivitas Mall Pelayanan Publik akan membatasi dari dampak pungli. “Kepengawasannya harus dilakukan dibawah dinas instansi masing-masing,” jelasnya. Karena tidak cukup jika pengawasan dari inspektorat dan BKSDM saja. Sehingga Ia meminta supaya bidang pengawasan dan pengendalian di tingkat dinas berjalan efektif.

Ia mengatakan, kuncinya semuanya harus menggunakan aplikasi. “Karena inilah tantangannya, jangan ada pertemuan petugas dan pemohon,” ucap Dewa. Oleh karenanya, untuk menghindari itu, kuncinya adalah pemanfaatan teknologi.

Sementara itu, kepala DPMPTSP, Akhmad Mustain menerangkan Mall ini dibangun dilengkapi dengan aplikasi yang mampu mengintegrasikan semua pelayanan. “Namun masih berproses, karena kita masih mengupgrade untuk pelayanannya sekarang,” katanya.

Melalui aplikasi ini, setidaknya ada 111 izin pelayanan. Cukup didownload, diisi foamnya, diupload, diterima. Kemudian akan dikirim via email lewat sistem kepada instansi teknis untuk diferifikasi.

“Selanjutnya kami tandatangani secara digital dan izin tersebut akan dikirim via email,” katanya. Sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurusi beberapa perizinan. Walaupum begitu tetap harus dicek lapangan.

Mall terpadu ini direncanakan terletak di gedung Sriwijaya Promotion Centet (SPC) Jakabaring. Mall tersebut nantinya tidak hanya memberikan pelayanan perijinan dan nonperijianan oleh DPMPTSP saja. Akan tetapi akan ada pelayanan lainnya seperti, pelayanan kependudukan, pelayanan pajak dan retribusi daerah, pelayanan air dan listrik, pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Bea Cukai, Imigrasi, pelayanan perbankan bahkan pelayanan pertanahan dan kepolisian. (cj14)

Komentar

Berita Lainnya