oleh

Eftiyani : Kami Hormati dan Ikuti Proses Hukum

PALEMBANG – Lima komisioner KPU Palembang yang dilantik pada 7 Januari 2019 lalu, dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 554 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 510 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mereka dianggap menghilangkan hak pilih warga negara karena tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu yang akhirnya diproses oleh Polresta Palembang. “Kami menghormati proses ini dan akan kami ikuti,”kata Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani.

Namun, langkah lain juga ditempuh oleh pihaknya. Selain berkoordinasi dengan KPU Sumsel. Pihaknya juga berkomunikasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk akan berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan KPU RI, pada Senin (17/6).

Sebab, KPU Kota Palembang masih berkeyakinan jika kasus ini menyangkut administrasi dan seharusnya dilaporkan dulu ke DKPP. Dari sanalah, kemudian keluar rekomendasi apakah bisa diproses di Gakkumdu terkait temuan pelanggaran pidana setelah ditinjau oleh DKPP.

“Makanya kami menghargai apa yang telah dilakukan oleh Polresta Palembang. Kami ikuti setiap tahapan, sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka,”ujarnya. (aja)

Komentar

Berita Lainnya