oleh

Eksepsi Ditolak, Kuasa Hukum Terdakwa Kecewa

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Majelis hakim Tipikor Palembang menolak eksepsi kasus dugaan korupsi pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Prabumulih yang diajukan oleh terdakwa Ferry Dwinanto serta Ibrahim Hamid.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim diketuai Sahlan Effendi SH MH pada persidangan yang digelar, Senin (13/9) kemarin, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Prabumulih untuk melanjutkan persidangan pembuktian perkara dengan menghadirkan saksi-saksi.

Menanggapi hal itu, Riza Faisal Ismed SH salah satu penasihat hukum terdakwa Ferry Dwinanto merasa sedikit kecewa terhadap putusan sela atas tidak diterimanya eksepsi yang diajukan.

“Karena sebagaimana eksespsi kami bahwa JPU itu tidak dapat menguraikan soal kerugian negara serta yang kedua soal lembaga mana yang diaudit oleh JPU juga tidak disebutkan,” ungkap Riza dikonfirmasi, Selasa (14/9).

Namun, dirinya mengaku tetap menghormati putusan majelis hakim dan tetap akan melakukan upaya pendampingan hukum dan oembelaan terhadap kliennya, dalam pembuktian perkara pada persidangan selanjutnya.

“Kami berharap agar nanti dalam pembuktian perkara, terdakwa serta saksi-saksi termasuk diantaranya untuk menghadirkan pihak BRI dipersidangan supaya kasus ini terang benderang,” ujarnya.

Diketahui dalam dakwaan JPU, perkara ini bermula saat PT Khazanah Darussalam Indah (KDI) mengajukan kredit pinjaman kepada pihak bank BRI di Prabumulih pada tahun 2017 hingga 2019 lalu, dengan total nilai pinjaman kreditnya lebih kurang sebesar Rp5,8 miliar.

Hingga akhirnya adanya dugaan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawall Approval (KMKWA) oleh pihak bank BRI cabang Prabumulih yang terjadi selama dua tahun berturut-turut.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan dan pencairan kredit yang tak sesuai ketentuan. Jadi ada indikasi manipulasi data dokumen oleh terdakwa yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara Rp5,9 miliar.

Untuk itu, sebagaimana dakwaan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa diatur dan diancam Primer melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 atau Subsider Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Tipikor. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya