oleh

Enam Fraksi Setuju Raperda Dibahas

PAGARALAM – Pembahasan enam Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Pagaralam memasuki tahapan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pagaralam.

Sidang paripurna digelar sekitar pukul 11.00 WIB, hari ini dibuka langsung Ketua DPRD Kota Pagaralam Jenni Shandiyah didampingi Wakil Ketua I Hj Dessy Sisca, dihadiri anggota dewan, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni, unsur Fokopimda, pejabat dilingkungan Pemkot Pagaralam, camat, lurah serta undangan lainnya.

Sedangkan dari pemandangan umum keenam fraksi yang ada, semuanya mengajukan segera dilanjutkan pembahasannya.

Diawali dengan Pandangan Umum Fraksi Nasdem dibacakan Sakuni menyampaikan, mengapresiasi kepada Walikota Pagaralam Alpian Maskoni sebagai orang pertama disuntik vaksin sinovac sehingga menjadi tauladan, selain itu pajak daerah diharapkan untuk lebih dioptimalkan lagi.

Sedangkan raperda pemberian santunan kematian perlu ditinjau, sebaiknya menyiapkan dana kontigensi yang ada di pos BKD, pelajari kembali sebelum diperdakan atau cukup Perkada.

Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan Alfikriansyah memberikan berupa catatan saran perlu kami sampaikan terkait enam Raperda yang diajukan, perlu kami sampaikan ada sejumlah jalan jalan masih ada belum tersentuh pembangunan APBD.

Padahal pembangunan jalan pertanian khususnya dan jalan lainnya sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

“Pemkot hendaknya melanjutkan pembangunan jalan Seroja Kelurahan Kance Diwe dan irigasi bidang pertanian. Selain itu mengimbau pemkot agar dapat menegaskan setiap usaha menyediakan cuci tangan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19,” jelasnya.

Kemudian Sambung Alfikriansyah, dinas terkait harus melakukan pemantauan di Bandara Atung Bungsu mengingat Kota Pagaralam banyak wisata masuk.

Pandangan Fraksi Golkar disampaikan Olivia mengapresiasi produktifitas penyampaian Raperda tahap pertama ini ada 6 Raperda yang diajukan.

“Kami juga menyarankan untuk menggalakkan perda tentang larangan menangkap ikan dengan listrik, racun, lalu dibentuknya satgas penjagaan tebat tebat yang sudah ditebar benih benih ikan,” ujarnya.

“Sebagai kawasan hutan lindung perlu perda perlindungan flora dan fauna yang dilindungi agar tetap terjaga kelestariannya, kemudian perlu disediakan anggaran perbaikan tumbuk antan delapan,” katanya.

Pandangan Fraksi PKS dibacakan Nopran Edwin mengatakan, meminta terkait santunan kematian kurang mampu harus dikaji ulang supaya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pandangan Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Tanharudin memberikan catatan dan saran seperti Raperda santunan kematian berharap pemkot kaji lebih lanjut supaya tidak menimbulkan permasalahan kemudiaan hari.

Pandangan Fraksi Nurani Indonesia disampaikan Kasno Pandri mengatakan, merekomendasi pembahasan lebih lanjut terhadap enam Raperda, semoga menjadi perda bermanfaat demi kepentingan masyarakat. (ald)

Komentar

Berita Lainnya