oleh

Enam Saksi Dihadirkan, Satu Bilang Tidak Tahu

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuklinggau menghadirkan enam saksi dalam perkara dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) COVID-19 senilai Rp187,2 juta
yang menjerat terdakwa Aksari (43), oknum Kepala Desa (Kades) Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumsel.

Keenam saksi tersebut dihadirkan secara virtual, Senin (8/3) di hadapan majelis hakim PN Palembang diketuai Sahlan Effendi SH MH. Empat saksi diantaranya merupakan Kepala Dusun (Kadus) Desa Sukowarno.

Adapun dari keterangan saksi empat orang Kadus menjelaskan bahwa dana bantuan Covid pada tahap pertama pada Mei 2020 dari pemerintah untuk seluruh warga desa memang telah dibagikan oleh terdakwa.

“Saat pencairan pertama di bulan Mei memang dicairkan oleh Kades yang turut disaksikan oleh wakil Camat serta TNI Polri di balai desa, khusus untuk warga sendiri yang menerima 38 KK,” ungkap saksi Kadus I Suprianto.

Keterangan saksi tersebut juga diamini oleh tiga Kadus lainnya, namun pada saat pencarian tahap kedua dan ketiga yakni bulan Juni dan Juli 2020 empat orang saksi Kadus mengatakan tidak lagi menerima bantuan tersebut dari terdakwa selaku Kades Sukowarno.

“Dari empat Kadus ini warga yang terdata di bulan Juli dan Juni sebanyak 154 KK yang harusnya menerima, namun nyatanya tidak menerima pak hakim,” jelasnya.

Saksi lainnya yakni bernama Ratih selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sukowarno saat ditanya majelis hakim tentang laporan-laporan keuangan Desa Sukowarno terutama laporan tentang BLT Dana Desa banyak mengatakan tidak tahu dan lupa.

“Saya tidak tahu pak, tahunya setelah ada demo warga pada Agustus di Balai Desa bahwa dana covid tidak dibagikan,”

Sontak saja, majelis hakim meminta JPU Kejari Lubuk Linggau untuk turut memeriksa saksi Ratih dan menurut Hakim Ketua saksi Ratih selaku Kaur Keuangan Desa harusnya mengetahui terlebih dahulu dikarenakan pencatatan laporan keuangan untuk dana itu diketahui oleh saksi Ratih selaku Kaur.

Sementara usai mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU, terdakwa tidak membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi. Oleh sebab itu perisdangan kembali ditunda dan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lanjutan.

Ditemui usai sidang, terdakwa melalui penasihat hukumnya Supendi SH MH belum mau berkomentar banyak terhadap keterangan-keterangan terdakwa terhadap keterlibatan dan peran dari kliennya.

“Karena ini masih proses pemeriksaan saksi-saksi yang pertama dari pihak JPU, kita masih mendalami sampai sejauhmana terlibat atau tidaknya klien kita tersebut, sajauh ini belum terlihat keterlibatan klien kita,” singkatnya. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya