oleh

Exco Sebut Polisi Pernah Minta Sepakbola Tak Ganggu Pilkada

Sumeks.co – Sebagai anggota Exco PSSI, Hasani Abdulghani merasa tidak pernah diajak diskusi soal lanjutan kompetisi setelah tertunda lagi pada 1 Oktober lalu.

Padahal, keputusan melanjutkan kompetisi di masa pandemi dulu melalui rapat exco. Melalui hasil diskusi internal PSSI yang kemudian jadi keputusan resmi PSSI soal Liga 1 dan Liga 2.

Tapi, kali ini, setelah tertunda, Ketua Umum PSSI Moch. Iriawan seakan mengabaikan keberadaan exco. ”Harusnya tidak begitu. Ketua umum PSSI ini kan ketua exco. Tidak bisa memutuskan sendiri, itu ada di statuta. Harus memutuskan berdasar hasil rapat exco dong,” kata Hasani.

Karena itu, ketika muncul wacana kompetisi akan dilanjutkan November, jika gagal dilanjutkan Desember, dan kalau gagal lagi akan dilanjutkan awal Januari, menurut Hasani, itu tidak tepat. Dia menuturkan, Iwan Bule –sapaan Moch. Iriawan–tidak perlu pusing sendirian. Ada exco yang bisa membantunya untuk sama-sama berpikir soal nasib kompetisi.

Apalagi, Iwan Bule sudah mendengar secara langsung keluhan-keluhan dari klub. Hal tersebut bisa jadi bahan diskusi di rapat exco.

“Beliau tinggal undang kami exco untuk rapat. Seperti halnya ketika memutuskan melanjutkan kompetisi dulu, kan ada yang menolak dan ada yang mau meneruskan,” ujarnya. “Yang ini harusnya juga begitu, kalau dilanjutkan dampaknya apa dan lain-lain. Itu yang kadang-kadang belum dimaklumi oleh Ketum,” tuturnya.

Soal tidak adanya izin keramaian dari kepolisian, Hasani tak terlalu kaget. PSSI dan LIB sudah tahu sebelumnya. Sebab, pada Februari lalu, PSSI dan LIB sudah pernah melakukan koordinasi keamanan dengan kepolisian.

Itu sebelum ada pandemi. Saat itu pihak kepolisian hanya meminta beberapa agenda, salah satunya pilkada, tidak diganggu. Artinya, tidak ada jadwal pertandingan sepak bola di sana. “Akhirnya kami susun jadwal untuk itu dan kacau semua karena pandemi kan,” ucapnya.

Jadi, ketika memutuskan melanjutkan kompetisi pada 1 Oktober kemarin, acuan bahwa tidak ada pertandingan saat pilkada tetap dipakai. Tidak memaksakan kompetisi harus berjalan ketat sejak Oktober hingga Februari dengan alasan Piala Dunia U-20 tahun depan.

“Saya jadi bingung juga dengan teman-teman, kenapa lupa dengan janji kepada polisi dulu. Kalau sekarang ini memaksa, ya tinggal adu kuat saja,” bebernya.

Hasani berandai-andai, jika jadwal lanjutan kompetisi musim ini memperhatikan hasil koordinasi dengan kepolisian pada Februari lalu, harusnya tidak ada masalah. Artinya, tidak ada pertandingan sama sekali jelang ataupun sesudah pilkada. Minimal pada Desember, full tidak ada pertandingan sepak bola. “Mungkin Polri bisa mengeluarkan izin dengan adanya itu,” terangnya.

Dia juga mengingatkan, Presiden Joko Widodo bukanlah penentu utama surat izin keramaian bisa turun atau tidak. Presiden pasti akan melemparkannya kepada Kapolri.

Hal tersebut berdasar pengalamannya ketika final Piala Presiden 2015. Saat itu sempat ada penolakan suporter di DKI Jakarta atas kedatangan suporter Persib Bandung. Pertandingan sempat terancam tertunda.

“Saat itu kami audiensi ke presiden. Presiden meminta laporan Kapolri apakah memungkinkan final di Jakarta atau tidak. Dari situ presiden itu tidak dalam posisi menentukan. Presiden mendengar laporan Kapolri. Presiden tidak memaksa. Kuncinya bukan presiden, tapi Kapolri,” jelasnya.

Karena itu, Hasani menyarankan agar PSSI dan LIB segera meyakinkan Kapolri Idham Azis. Yakni menjamin kompetisi tidak akan mengganggu pilkada. “Ya harus diyakinkan. Kompetisi ini harus dijalankan karena klub menginginkan itu,” katanya.(jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya