oleh

Fadli Zon: Menteri yang Kritik Anies Mungkin Sedang Tutupi Kelemahan Sendiri, Kasihan!

SUMEKS.CO- JAKARTA- Kabinet Indonesia Maju, bentukan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melontarkan kritikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal statemen ‘rem darurat’ dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dimulai pada 14 September 2020.

Mereka yang mengkritik statemen Anies diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Kritikan itu dilontarkan dalam acara Sesi Plenary Rapat Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Kamis, (10/9).

Menanggapi itu, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai, para Menteri yang mengkritik Gubernur Anies Baswedan seolah mereka sedang menutupi kelemahan mereka.

“Menteri-menteri yang kritik kebijakan Gubernur Jakarta, mungkin sedang menutupi kelemahan kinerja mereka sendiri. Kasihanilah.” Tulis Fadli Zon, Sabtu (12/9).

Sebelumnya Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menghadapi ketidakpastian akibat statemen Anies Baswedan soal ‘rem darurat’.

“Kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam sehingga indeks pagi ini sudah di bawah 5.000,” tegas Airlangga.

“Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga public confidence. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” papar Airlangga.

Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita khawatir pelaksanaan PSBB penuh pada akhir kuartal III/2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur.

“(PSBB) sedikit banyak akan mempengaruhi industri manufaktur, apa lagi kalau diikuti provinsi-provinsi lain yang akan menerapkan PSBB yang ketat. Tapi, yang perlu disampaikan, bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya Agus Gumiwang.

Senada dikatakan, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan pemberlakuan kembali PSBB penuh di Ibu Kota merupakan faktor baru. Maka dari itu, menurutnya, perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan drastis PSBB seperti pada kuartal II/2020.

Mahendra meramalkan pendekatan khusus tersebut dibutuhkan jika penurunan pertumbuhan ekonomi tidak ingin lagi terulang pada kuartal IV/2020.

Mahendra berpendapat pemulihan pertumbuhan ekonomi penting pada semester kedua 2020 agar pertumbuhan ekonomi secara konsolidasi pada tahun ini tidak terlalu anjlok.

“Kita harus berupaya mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan keduanya (kesehatan dan ekonomi). Kita harus menjaga keseimbangan sebaik-baiknya,” katanya. (dal/fin).

Komentar

Berita Lainnya