oleh

Fahri Hamzah Beberkan Kesalahan Konstitusi Darurat Sipil Jokowi

JAKARTA – Rencana penerapan darurat sipil untuk memutus mata rantai virus corona atau COVID-19 menuai kontroversi. Pasalnya, hal itu dinilai bakal memicu kesewenangan dan perampasan hak rakyat di tengah pendemik virus asal Kota Wuhan itu.

Salah satu pendiri Partai Garbi, Fahri Hamzah menyinggung perlunya pemerintah tunduk pada perundang-undangan ketika menanggulangi pandemi corona.

Demikian disampaikan Fahri Hamzah dalam keterangan resminya kepada awak media, Selasa (31/3/2020).

“Saya sebetulnya sudah memberikan beberapa kali sinyal bahwa kerangka keputusan yang harus dibuat di Indonesia itu pada dasarnya harus tetap tunduk kepada konstitusi dan mekanisme perundang-undangan yang sudah ada,” ungkapnya.

Semestinya, menghadapi situasi saat ini, pemerintah bisa mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan tak perlu menerapka darurat sipil.

“Jadi dalam kasus Indonesia sebenarnya, terkait penyebaran penyakit misalnya, negara sudah memiliki serangkaian aturan pada level undang-undang dan turunannya,” ujarnya.

“Seperti misalnya undang-undang kekarantinaan kesehatan yang disahkan tahun 2018,” sambung Fahri. (pojoksatu.id)

Komentar

Berita Lainnya