oleh

FK-PKBP Apresiasi Langkah BPPD

Tidak Memungut Pajak Pedagang Pecel Lele

PALEMBANG – Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) mengapresiasi langkah yang ditempuh Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Itu karena BPPD tidak mengenakan pajak kepada UMKM khususnya pedagang pecel lele senilai 10 persen dari omzet.

“Alhamdulilah, pemerintah kota palembang mendengarkan aspirasi pelaku usaha kuliner, khususnya pecel lele. Ini kabar baik bagi pelaku usaha kuliner yang lainnya. Karena pemerintah sangat terbuka dengan aturan yang ada,”kata ketua FK-PKBP Idasril SE,SH,MM.

Dasril, menjelaskan forum yang di bentuk gabungan peguyuban usaha kuliner bersifat untuk memastikan kebijakan pajak tepat sasaran. Sebelumnya, muncul kegundahan para pedagang pecel lele bermula dari adanya pernyataan salah satu pejabat BPPD kota Palembang yang mengatakan pecel lele, pempek dan nasi bungkus akan di kenakan pajak.

“Kita patut syukuri, akhirnya pihak BPPD tidak menerapkan pajak pada pedagang pecel lele,” jelas orang yang pernah mencalonkan sebagai wabup Banyuasin ini. Menurutnya, FK-PKPB pihaknya siap menjadi mitra pemerintah untuk mensosialisasikan aturan pajak kepada anggotanya. Adapun dasar Pemerintah kota Palembang menerapkan pajak daerah berdasarkan Perda no 12 tahun 2018.

“Dalam Perda tersebut. Isinya pedagang yang memiliki omset Rp 100 ribu per hari atau Rp 3 juta per bulan, dikenakan pajak.” kata Dasril. Nah, melihat hal ini para pedagang dengan omset 3 juta perbulan, tidak ideal dipungut pajak. Makanya pihaknya berharap Pemkot Palembang dan DPRD kota Palembang segera melakukan revisi terhadap Perda tersebut.
Sebelumnya, Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin, pernah mengatakan tidak akan mengenakan pajak kepada UMKM. Pemerintah Kota Palembang justru memberikan bantuan dana tanpa bunga. Untuk itu, dia menegaskan bahwa pedagang pecel lele tenda tidak dikenakan pajak. “Itu dia katakan, Selasa (11/9) lalu,” kata Dasril.
Bahkan menurutnya, Sulaiman berharap masyarakat dapat menanyakan persoalan pajak kepada yang berkompeten. Dengan demikian, mereka akan mendapat informasi benar tanpa terprovokasi pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi. (dun)

Komentar

Berita Lainnya