oleh

FKUB Muratara Minta Kaji Wacana Peraturan Kemenag

-Sumsel-49 views
MURATARA – Tanggapi wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang untuk lingkungan aparatur sipil negara (ASN), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Muratara, M Ali, bersikap netral.
Dia menegaskan, wacana peraturan itu tentunya ada dampak negatif dan juga dampak positif, tergantung dari individu yang menyikapinya.
“Kami FKUB berada di tengah tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Karena itu ada nilai positif dan ada nilai negatif bagi masyarakat,” kata M Ali, Kemarin (7/11). Dia mengungkapkan, wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintahan, awalnya timbul dari sikap pemerintah yang anti terhadap paham radikal. Dan tidak menutup kemungkinan, adanya aksi teroris yang ‎menyusup.
“Kalau pakai cadar tentunya tidak kelihatan, itu siapa karena wajah tidak terlihat,” tegasnya. Namun dia juga mengomentari, bakal adanya dampak negatif dari wacana pelarangan itu. Karena perintah menutupi aurat, merupakan salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh umat islam. “Karena negara kita mayoritas pemeluk agama islam, tentunya akan ada dampak secara langsung. Orang sedang ibadah dilarang tentunya tidak sesuai dengan UUD dan Pancasila yang menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing,” bebernya.
Dia membenarkan, jika Kementerian Agama bukan menteri agama bagi umat Islam semata di Indonesia. Namun pihaknya mengomentari, kebijakan Kementerian Agama juga harus melihat kondisi di tengah masyarakat.
“Kalau mayoritas masyarakatnya umat Islam, harusnya peraturanya lebih mempermudah masyarakat Muslim untuk menjalankan ibadah. Karena mereka menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, bukan menjalankan ibadah dari agama lain,” bebernya.
Dia mengatakan, wacana penerapan peraturan itu seharusnya dikaji lagi lebih mendalam. Karena pelarangan bercadar dan celana cingkrang tidak bisa di nisbatkan dengan aksi teroris atau paham radikal. “Kalau dikatakan tidak etis di lingkungan pemerintahan memakai cadar atau celana cingkrang karena berbau ibadah dan syariat. Nanti ada ketersingungan dari pihak lain. Wapres Kita KH Makruf Amin selalu pakai sarung, itu sah-sah saja,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Muratara, H Iksan Baijuri mengungkapkan, wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang itu tidak dilemparkan untuk seluruh lingkungan Pemerintahan. Namun hanya ditujukan untuk lingkungan internal, seperti Kantor Kementerian Agama.
“Menteri sah-sah saja jika ingin menerapkan peraturan di jajarannya. Dan itu bukan untuk dilaksanakan di seluruh instansi namun ditujukan untuk internal Kementerian Agam saja,” timpalnya.
Pihaknya berharap, masyarakat tidak bersikap sinis terhadap wacana itu. Karena setiap peraturan pasti memiliki dampak positif yang menjadi tujuan. Terpisah, Ketua Pemuda Pancasila Muratara, Indra Yani menimpali, wacana penerapan peraturan pelarangan bercadar, dan celana Cingkrang di lingkungan pemerintahan. Seakan menyudutkan masyarakat Muslim di Indonesia yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
Pihaknya mengaku, tidak setuju jika peraturan itu diterapkan, karena akan menjadi bumerang perpecahan di tengah masyarakat. “Dulu sempat ramai masalah volume azan, sekarang pakai cadar dan celana cingkrang, besok pakai janggut bisa jadi ikut juga dilarang. Padahal kondisi itu ibadah yang dijalankan umat Islam,” bebernya.
Pemuda Pancasila Muratara, menegaskan Pemerintah Pusat harus berkaca diri jika ingin menerapkan peraturan. Karena indonesia merupakan masyarakat mayoritas Muslim jadi peraturan yang diterapkan jangan sampai memicu perpecahan.”Kita mendesak pemerintah mengkaji lagi wacana itu, karena saat ini reaksi keras bermunculan di seluruh wilayah,” tutupnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya