oleh

Fraksi PPP Bersikeras Menolak Pengadaan Mobil LC

MUARA ENIM – Rencana pangadaan mobil dinas Toyota Land Cruiser (LC) untuk tamu VVIP, dalam belanja langsung APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sepertinya berbuntut panjang. Soalnya, Fraksi PPP DPRD Kabupaten Muara Enim tetap bersikeras menolak pangadaan mobil Toyota Land Cruiser yang diajukan eksekutif.

Penolakan itu kembali disuarakan anggota dewan dari Fraksi PPP, Suprianto dipenghujung sidang rapat paripurna jawaban bupati Muara Enim atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020, Kamis (17/9).

Rapat sidang paripurna jawaban bupati Muara Enim tersebut dipimpim oleh Wakil Pimpinan I Ermanadi. Turut hadir Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH, para asisten, Kepala OPD, Staf Ahli, para Camat dan Forkopimda serta wakil pimpinan dewan.

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH, menyampaikan jawaban bupati Muara Enim atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebanyak 24 halaman diantaranya mengenai penganggaran kendaraan mobil dinas operasional dimaksud untuk memenuhi pelayanan terhadap tamu VVIP untuk pejabat Negara atau setingkat menteri yang sedang melakukan kunjungan kerja diwiyalah Kabupaten Muara Enim.

“Mengingat selama ini untuk melayani tamu VVIP menggunakan kendaraan pinjaman dari PT Bukit Asam,” ujar Juarsah.

Usai penyampaian jawaban bupati Muara Enim atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Dipenghujung sidang paripurna saat pimpinan sidang mengambil alih, anggota dewan dari Fraksi PPP, Suprianto langsung bersuara lantang membuat suasana sidang paripurna hening seketika. Dirinya mempersoalkan pangadaan mobil Toyota Land Cruiser (LC) untuk tamu VVIP yang disampaikan Plt Bupati Muara Enim.

“Interupsi pimpinan, Interupsi pimpinan. Terima kasih pimpinan, saya mau menanyakan tentang kegiatan pengadaan mobil dinas operasional untuk tamu VVIP yang disampaikan Plt Bupati tadi. Apakah akan dilanjutkan (Pembelian mobil dinas) atau ditunda terlebih dahulu karena mengingat ditengah pendemi Covid-19 yang melanda masyarakat Kabupaten Muara Enim. Dampak dari Covid-19 ini masyarakat mengalami krisis ekonomi, alangkah baiknya pengadaan mobil tersebut dialihkan untuk pemulihan ekonomi,” tegas Suprianto yang akrab disapa Cip.

Setelah mendengarkan penolakan pengadaan mobil dinas operasional untuk tamu VVIP dari anggota dewan dari Fraksi PPP tersebut, rapat sidang paripurna dilanjutkan kembali. “Terima kasih pendapat saudara kami dari fraksi PPP, nanti kita komunikasikan dengan OPD yang bersangkutan,” ujar pimpinan rapat sidang paripurna. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya