oleh

GAPR Kawal Kasus PTPN VII Cinta Manis

-Sumsel-1.633 views

INDRALAYA – Sebanyak 50 mahasiswa yang tergabung  dalam Gerakan Anti Penindasan Rakyat (GAPR) melakukan aksi long march 10 Km.

Mereka berjalan kaki dari Muara Dua Meranjat, Kecamatan Indralaya Selatan hingga Simpang Tiga Ponpes Raudhatul Ulum (PPRU) Sakatiga, Sabtu (2/3).

Long March sempat berhenti di depan Masjid Bayumi, karena peserta aksi sempat kelelahan.

Untuk kelancaran lalu lintas, peserta aksi dikawal petugas Satlantas Polres OI agar jalan tidak mengalami kemacetan.

Menurut salah seorang peserta aksi, M Salman, persoalan agraria yang terjadi di wilayah PTPN VII Cinta Manis antara masyarakat petani dengan korporasi (BUMN), sepertinya belum juga tuntas.

“Konflik lahan sudah berlangsung selama 38 tahun,” ungkapnya.

Atas dasar itulah GAPR  menuntut, Gubernur Sumsel  agar segera memenuhi janji untuk segera menyelesaikan konflik  masyarakat di OI dengan PTPN VII Cinta Manis.

Caranya, antara lain dengan membentuk gugus tugas  penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kemudian KPK segera memproses dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan pungli di PTPN VII Cinta Manis.

“Kepada Menteri Agraria/Kepala BPN untuk segera tinjau ulang dan batalkan HGU PTPN VII Cinta Manis yang diterbitkan pada Tahun 2016 yang diduga terjadi maladministrasi,” pintanya.

GAPR juga meminta Menteri BUMN segera melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja PTPN VII Cinta Manis dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, baik dalam hal pertanahan, lingkungan maupun ketenagakerjaan.

“Kembalikan tanah masyarakat OI yang dirampas PTPN VII Cinta Manis sesuai dengan ketentuan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria,’’ tukas  Salman yang didampingi rekannya, Rahmad Riady.

Asisten Kepala SDM dan Umum PTPN VII Cinta Manis Abdul Hamid, ketika dikonfirmasikan, Sabtu (2/3) mengaku sudah menerima informasi adanya aksi tersebut.

Namun katanya, tidak ada lagi sengketa lahan masyarakat  dengan PTPN VII, karena pada tahun 2013 dan 2014 sudah diselesaikan

’’Jadi bagi masyarakat yang mempunyai bukti kepemilikan, kami ganti dan kalau tidak ada bukti kepemilikan, apa yang mau diganti,’’ jelas Abdul Hamid (Sid)

Komentar

Berita Lainnya