oleh

Gubernur Harapkan PII Sumsel Ciptakan Standar konstruksi bangunan, Ir Anis: Segera Kita Konkretkan

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Gubernur Sumsel, H Herman Deru menyertai pelantikan pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Sumatera Selatan (PII Sumsel), di Griya Agung, Jumat (19/2). Sekaligus pengukuhan Prof Dr Ir Anis Saggaf MSCE, sebagai ketua PII Sumsel periode 2021-2023.

Deru mengharapkan, dibawah komando Prof Anis Saggaf, PII Sumsel dapat memberikan kontribusi konkret terhadap program pembangunan infrastruktur di Sumsel, dengan menciptakan desain standarisasi konstruksi gedung, jalan juga jembatan yang kokoh dan aman bila terjadi bencana alam dan sebagainya.

“Saya yakin dengan segala kemampuan Insinyur PII yang multi talenta. Pembangunan infrastruktur di Sumsel lebih baik, bisa berumur panjang, serta aman dari ancaman bencana alam apapun,” harap Deru kepada SUMEKS.CO.

Sementara itu, Ketua PII Sumsel terpilih Prof Dr Ir Anis Saggaf MSCE mengatakan, apa yang diharapkan Gubernur tersebut udah menjadi perhatian pihaknya. Karena menurutnya memang konstruksi bangunan yang ada di Sumsel sangat lemah, rentan mengalami kerusakan.

“Karena memang tidak ada suatu desain khusus sebagai pedoman pembangunannya. Tanpa standarisasi, bisa kita lihat bila ada musibah angin kencang sedikit saja bisa roboh bangunannya. Segera kita siapkan segala sesuatunya,” jelas Anis.

Tidak hanya menyiapkan standarisasi konstruksi bangunan, Rektor Universitas Sriwijaya itu menyebutkan, desain pembangunan di sektor Pertanian dan Perkebunan juga disiapkan.

“Prinsipnya, apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki dalam aspek pembangunan daerah, dibidang Keinsinyuran. Segera kita konkitkan rencana ini,” tegas Rektor Universitas Sriwijaya itu.

Cakupan wilayah kerja PII Sumsel sangat luas, Ketua Umum PPI, Dr Ir Heru Dewanto menyebutkan, PII Sumsel kedepan akan turut hadir sebagai fasilitator penyelesaian sengketa dalam konstruksi bangunan.

“Dalam aspek PII Sumsel bekerjasama dengan pihak Peradi Palembang, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk menengahi mengewadahi bila ada perselisihan dalam konstruksi bangunan,” pungkasnya (bim)

Komentar

Berita Lainnya