oleh

Gubernur Himbau Bupati/Wako Daftarkan JKN-KIS Buruh Harian Lepas

Palembang – Perhatian Gubernur Sumsel H.Herman Deru pada para Buruh Harian Lepas (BHL) tak perlu diragukan lagi. Buktinya tak lama setelah dilantik menjadi Gubernur pada 1 Oktober 2018 lalu, Herman Deru sudah mengeluarkan himbauan terkait jaminan sosial bagi para BHL perkebunan di Sumsel.

Surat tentang Jaminan Sosial Bagi Buruh Harian Lepas (BHL) Perkebunan Inti dan Perkebunan Plasma itu ditujukan kepada Bupati / Walikota se-Sumsel serta Pimpinan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta dan diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2019.

Dalam surat tersebut Gubernur menghimbau agar Bupati/Walikota dan BUMN dan BUMD serta perushaan swasta mempedomani beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Beberapa hal tersebut antara lain, pertama setiap perusahaan (tempat kerja) sektor perkebunan (perkebunan inti maupun perkebunan plasma) wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerja/karyawannya pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Program Jaminan Pemindahan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun).

Kemudian kedua untuk karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.100 / MEN / VI / 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan anggota Koperasi / KUD mitra perusahaan wajib didaftarkan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

Serta yang ketiga guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor perkebunan inti dan plasma, setiap pelaksanaan pekerjaan wajib memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang M Ichwansyah Gani yang akrab disapa Iwan mengatakan pihaknya telah memberikan 19 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai upaya penegakan kepatuhan terhadap Program JKN-KIS.

Iwan mengatakan bahwa BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan akan terus menerus berkolaborasi kepada pemangku kepentingan termasuk Pemprov Sumsel untuk program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya terhadap tenaga pekerja harian lepas.

“Dari poin-poin Surat tersebut jelas bahwa kepesertaan JKN-KIS bersifat wajib yang telah diatur secara tegas oleh Undang-undang. Hal tersebut merupakan bentuk dan tanggung jawab Perusahaan dalam melindungi jaminan kesehatan tenaga kerjanya” tutupnya.(rip)

Komentar

Berita Lainnya