oleh

Gugatan Terhadap KPUD Tidak Diterima

Tim hukum Paslon No3 Pilih Jalur MA

MURATARA – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PT.TUN) Medan, putuskan gugatan Paslon No3 (H syarif-Surian), yang menggugat KPUD Muratara, dinyatakan tidak diterima. Tim hukum Paslon No3 (H Syarif-Surian), menegaskan Perjuangan belum berakhir tidak menutup kemungkinan akan bermuara ke Mahkamah Agung (MA).

Jumat, (23/10) KPU Musi Rawas Utara selaku tergugat Didampingi Kuasa Hukum menghadiri sidang perkara Tata Usaha Negara di ruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Adapun putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

Sementara itu, tim hukum Paslon No3 Irwan, mengungkapkan. “Kami selaku Kuasa Penggugat melihat pertimbangan hukum Majelis ada yang dianggap keliru, karena tidak mempertimbangkan sama sekali persoalan substansi pokok perkara dari pembuktian,” katanya.

Pembuktian yang dimaksud Diantaranya, bukti surat, saksi maupun ahli yang terungkap di persidangan. Dan menyatakan jelas ada kesalahan proses administrasi saat penerimaan bekas Calon. Atas nama calon Wakil Bupati Paslon No1, dan di BB 1-KWK, BB 2 -KWK.

Serta perbedaan KWK Parpol, dan perbedaan nama, tempat lahir maupun tanggal lahir yang berbeda beda satu sama lain. “Insyaallah kami akan melakukan upaya hukum lebih tinggi, yakni Upaya Kasasi di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi RI nantinya,” katanya.

Pihaknya mengaku, menghargai keputusan PT.TUN Medan, yang menyatakan tidak menerima gugatan Paslon No1 dengan alasannya, penggugat tidak dirugikan.

“Menurut kami itu keliru, karena kita selaku bakal calon / paslon. Jelas dirugikan langsung, karena upaya masa tanggapan di KPU, dan Keberatan kami di Bawaslu, tidak diindahkan. Sedangkan semua aturan persyaratan itu sudah ada aturan mainnya,” jelasnya.

Menurutnya, kejaduan ini akan menjadi catatan berharga bagi mereka terutama persoalan kecacatan administrasi merupakan hal yang sangat fatal dalam Pemilihan Umum.

“Hal ini juga nanti pasti dipersoalkan apabila bermuara ke Mahkamah Konsitusi. Tidak menutup kemungkinan seperti pernah dulu terjadi di salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu di batalkan oleh MK,” timpalnya.

Hingga saat ini, sejumlah komisioner KPUD Muratara, belum bisa memebrikan konfirmasi mengenai masalah putusan PTTUN Medan tersebut. Namun di laman media soslian KPUD Muratara, sudah memposting hasil putusan PTTUN Medan, yang menyatakan gugatan terhadap KPUD tidak diterima.

Sontak saja postingan itu dibanjiri sejumlah ucapan selamat dan dukungan dari warga net terhadap KPUD Muratara. Di lain tempat, ketua Bawaslu Muratara, Munawir pernah mengomentari masalah gugatan tim hukum Paslon No3 tersebut. Dia menegaskan ada tiga segmen yang menjadi pelanggaran keras dalam Pilkada dan bisa membuahkan hasil keputusan diakualifikasi Paslin, maupun pemecatan terhadap penyelenggara Pemilu.

“Pelanggaran kode etik, suap atau money politik, dan yang ketiga perbuatan yang melanggar norma. Nah kalau kesalahan adminutrasi, itu tidak terlalu memengaruhi karena ada masa sanggah dan perbaikan yang sudah disediakan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, untuk keputusan penuh diskualifikasi Paslon Pilkada itu hanya terdapat di Bawaslu. Karena itu merupakan kewenangan penuh, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara resmi yang mengawasi pelaksanaan Pilkada.

“Keputusan Diskualifikasi itu cuma ada di Bawaslu, bukan di PTTUN, MA maupun MK. Karena kami lembaga resmi yang khusus mengawasi Pemilu,” ujarnya. Dia mengungkapkan, ada perbedaan signifikan antara kasus diskualifikasi di Ogan Ilir dengan  gugatan Paslon 03 di Muratara.

“Kalau di OI itu Bawaslu yang rekomendasi karena dianggap Bawaslu memenuhi bukti maupun materil pelanggaran Pilkada. Kalau kasus gugatan yang di PTTUN di Muratara, Bawaslu tidak mengeluarkan rekom masalah itu, karena sudah kita sudah jelaskan tidak ada pihak yang di rugikan dan laporanya dianggap tidak memenuhi,” tutupnya. (cj13)

Komentar

Berita Lainnya