oleh

Hadapi Pesan Berantai Polres Mura Siaga Satu

-Headline-97 views
MUSI RAWAS – Menyikapi gejolak yang tengah terjadi di tengah masyarakat mengenai penolakan RUU KPK dan RUU KUHP, Polres Musi Rawas terapkan siaga satu. Seluruh personil di minta 3selalu siaga dan tidak lengah.
Karena tidak menutup kemungkinan, gejolak tersebut akan memengaruhi stabilitas keamanan khususnya di tingkat daerah.
Polres Musi Rawas dan seluruh jajaran Sabtu (28/9) sekitar pukul 08.00 WIB, melaksanakan apel siaga di Mapolres Musi Rawas.
Kapolres Mura AKBP Suhendro melalui Kabag Ops Polres Mura, Kompol Handoko yang memimpin apel siaga menegaskan. Seluruh personel di Musi Rawas maupun Muratara harus tetap dalam keadaan siaga.
“Menyikapi perkembangan situasi yang berkembang di Indonesia, khususnya Sumsel dan sekitarnya yakni Musi Rawas. Seluruh Kapolsek maupun Kasat, harus mengarahkan anggotanya masing-masing agar mendomani petunjuk dan arahan dari Pimpinan,” ujarnya.
Dia meminta seluruh personil jangan memberi kesempatan ke pihak yang ingin membuat suasana Kamtibmas khususnya di Mura-Muratara memburuk. seluruh personil diminta terus melakukan koordinasi dan melakukan pemantauan wilayah masing-masing.
“Segera laporkan ke Mako induk jika ada gerakan yang perlu di laporkan. Jadi harus waspada dan tetap bersemangat,” ujaranya.
Dia menegaskan, saat ini banyak pesan berantai yang dikirim melalui beragam media sosial terkait seruan aksi yang menyasar ke pelajar di seluruh wilayah indonesia yang akan dilaksanakan secara serentak, Senin (30/9) mendatang.
Pihaknya meminta masyarakat agar terus melakukan pemantauan terhadap anak-anak usia sekolah khususnya SMA/SMK/STM dan SMP agar tidak terpengaruh informasi berantai yang disebarkan secara luas.
“Tugas pelajar untuk menempuh pendidikan dan bersekolah. Kita minta seluruh orang tua agar melarang anak-anak mereka mengikuti gerakan itu. Jangan biarkan anak-anak turun ke jalan tanpa jaminan keamanan, karena aksi turun ke jalan itu rawan keributan dan bentrok,” bebernya.
Informasi dihimpun, saat ini sudah banyak informasi beredar di beragam media sosial. Khususnya di wilayah Muratara, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat baik mahasiswa, pelajar, aktivis dan masyarakat lokal. Untuk melaksanakan aksi protes besar-besaran ke DPRD dan Pemerintah Daerah Senin (30/9) mendatang.
Kondisi itu dianggap sebagai reaksi kecaman keras, dari insiden korban luka-luka dan korban jiwa di beberapa wilayah saat melancarkan aksi demo penolakan RUU KPk dan RUU KUHP.
Hal itu seperti dituturkan, Taufik salah satu tokoh pemuda Muratara. Dia mengatakan publik wajib bereaksi atas insiden korban jiwa sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi demo.
“Mereka itu demo menolak RUU KPK dan RUU KUHP yang dianggap masyarakat tidak layak dijadikan produk hukum. Aksi mahasiswa realitis dan mereka sudah menyampaikan mosi ke DPR RI dengan cara elegan,” bebernya.
Dia mengaku, jika pemimpin atau lembaga negara sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan publik.
“Wajar jika ada reaksi luas dari masyarakat. Karena produk hukum yang dibahas di RUU dianggap tidak berpihak ke masyarakat, dan memihak ke golongan tertentu, ” ucapnya.
Pihaknya berharap, aparat penegak hukum tidak anti dengan demokrasi. Karena aksi yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat di sejumlah wilayah merupakan inti dari demokrasi itu sendiri.
“Demo itu inti dari demokrasi, jadi aparat jangan lakukan tindakan represif terhadap mahasiswa atau masyarakat yang demo. Karena tugas polisi itu menjaga keamanan,” tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya