oleh

Hakim Kabulkan Banding KPK Terhadap Kasus “Om Yes”

 

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Selasa (6/4) mengabulkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Aries HB pada tingkat Pengadilan Negeri Palembang. Mantan ketua DPRD Muara Enim ini tersandung kasus korupsi fee proyek.

Hal itu diketahui sebagaimana tertuang dalam rilis pemberitahuan surat putusan Pengadilan Tinggi nomor 2/PID.TPK/2021/PT.PLG tertanggal 31 Maret 2021 oleh majelis hakim PT Palembang diketuai R Matras Supomo SH MH.

Adapun poin-poin isi putusan sebagaimana terlampir diantaranya yakni menerima permintaan banding dari penuntut umum. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dari mulanya divonis PN Palembang selama 5 tahun penjara.

Selanjutnya terdakwa Aries HB atau sering disebut “Om Yes” ini juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana.

“Ya rilis putusan sudah kita terima hari ini dari panitera, yang pada intinya banding kita dikabulkan pada tingkat pengadilan tinggi,” ujar Jaksa KPK Rikhi B Maghas ditemui SUMEKS.CO usai sidang, kemarin.

Dia menjelaskan, selain putusan banding hakim PT Palembang yang dijatuhkan lebih tinggi satu tahun dibandingkan vonis majelis hakim PN Palembang, juga mengabulkan permohonan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa sebagaimana terlampir dalam tuntutan JPU KPK kala itu.

“Yang berarti setelah terdakwa Aries HB menjalani masa hukuman, barulah putusan itu dilaksanakan yakni dicabutnya hak dipilih secara politik selama 5 tahun,” ungkap Rikhi.

Atas putusan itu, lanjut Rikhi akan segera dilaporkan kepada pimpinan dan untuk terdakwa sendiri Rikhi belum mengetahui apa upaya hukum selanjutnya atas putusan banding tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Darmadi Djufri SH yang kala itu menjadi kuasa hukum terdakwa tidak mengetahui lagi kelanjutan perkara tersebut, dikarenakan mendampingi terdakwa hanya pada tingkat Pengadilan Tipikor pada PN Palembang saja.

“Setelah vonis pada tingkat PN waktu itu selesai kita tidak diberikan kuasa lagi, jadi perkembangannya kami tidak mengetahui,” singkat Darmadi melalui sambungan telepon.

(Fdl)

Komentar

Berita Lainnya