oleh

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Dugaan Korupsi Uji Tera

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang menolak keberatan dakwaan penuntut umum (eksepsi) salah satu terdakwa dugaan korupsi uji tera Banyuasin. Dimana, keberatan disampaikan terdakwa Tomy Ardiansyah, yang diajukan melalui penasihat hukumnya.

Hal itu terungkap saat majelis hakim Tipikor diketuai Erma Suharti menggelar sidang, Selasa (4/5) dengan agenda putusan sela atas eksepsi yang diajukan masing-masing terdakwa. Sidang pada intinya menolak eksepsi dan memutuskan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi dari penuntut umum.

“Atas putusan sela yang menolak eksepsi yang kami ajukan tentunya akan bekonsultasi terlebih dahulu dengan terdakwa, maka dari itu putusan sela tadi kami nyatakan pikir-pikir dahulu dan diberikan waktu oleh majelis hakim tujuh hari kedepan untuk menentukan sikap,” ungkap Nurmalah SH MH dan rekan penasihat hukum terdakwa Tomy Ardiansyah.

Nurmalah menjelaskan, salah satu poin eksepsi yang ditolak oleh majelis hakim yakni mengenai nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa itu dilakukan bukan oleh lembaga BPK melainkan oleh Inspektorat yang menurut majelis hakim sudah masuk dalam pokok perkara dan patut dibuktikan dalam persidangan.

“Kami berharap agar pada persidangan selanjutnya dapat dilakukan secara offline agar dapat memperoleh fakta persidangan secara jelas, karena jika melalui online terkadang bermasalah dengan jaringan, itu tadi yang kami sampaikan kepada majelis hakim,” jelas Nurmalah.

Majelis hakim juga memutuskan hal yang sama untuk tiga terdakwa lainnya yakni Emen Herdiyanto (Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan Kota Palembang) Hari Iwiansyah, ASN Disperindag Kabupaten Banyuasin. Afghanis (Kepala Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang).

Keempat terdakwa dihadirkan secara terpisah melalui video virtual dengan didampingi penasihat hukum masing-masing didakwa melanggar pasal berlapis yakni pasal 2 atau pasal 3 serta subsider pasal 11 dan 13 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(Fdl)

Komentar

Berita Lainnya