oleh

Hasil Tes Calon Kades Tangerang Digugat ke Jalur Hukum

-Nasional-522 views

SUMEKS.CO – Carut marut proses seleksi calon Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tangerang akhirnya berujung protes. Protes datang dari salah satu calon Kepala Desa Kayuagung Kecamatan Sepatan, Alwani.

Ia mengaku telah dipermainkan oleh panitia seleksi tes uji dasar calon kades. Ia menduga ada ketidak fair-an panitia saat seleksi tes tulis atau ujian komperensif yang berlangsung di Gedung Sport Centre Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Selasa (8/10/) lalu.

Protes bermula saat Alwani menerima surat pemberitahuan kelulusan yang menyatakan dirinya tidak lulus. Surat itu menyebut bahwa Alwani tidak mengisi sejumlah lembar tes wajib seleksi kades.

Sontak, hal itu dibantahnya. Ia mengaku telah mengisi semua lembar jawaban dalam dua sesi tes yang diberikan panitia.

“Saya telah menyelesaikan semua. Saya isi semuanya, tapi kenapa hasilnya saya tidak lulus, ini jelas mempermainkan saya. Hak politik saya untuk maju sebagai kades digagalkan,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Sabtu (12/10).

“Saya tidak dinyatakan lulus, karena di surat itu ditulis bahwa saya tidak mengerjakan sembilan soal di sesi satu dan tujuh soal di sesi kedua. Faktanya, saya ini tahu jumlah dan uraian soalnya. Kok dibilang tidak mengisi, aneh ini, panitia sudah tidak fair,” ujarnya.

Setelah mengetahui ada ketidakberesan, Alwani lalu mendatangi Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Ahdiyat. Ia memint arsip hasil tes ke dinas tersebut. Sayang, kedatangannya tak mendapatkan hasil apa-apa.

“Ternyata Pak Kadis bilang tidak ada arsip soal uji tes kemarin di kantornya, melainkan adanya di Bandung tempat penguji yaitu Institute For Community Development (ICD),”jelas Alwani

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, Alwani pun pulang dengan tangan kosong. Ia menyayangkan sikap DPMPD Kabupaten Tangerang yang lalai membiarkan arsip yang penting dibawa ke daerah lain.

“DPMPD Kabupaten Tangerang jelas telah lalai. Kenapa kami harus datang ke Bandung, tesnya kan di Tangerang. Saya tak tahu ICD itu? Siapa mereka? Kalau namanya tim independen, harusnya pengelolaan arsipnya terbuka untuk publik bukan malah merepotkan kami,” keluhnya.

Padahal, hasil tes bisa menjadi acuan jika ada kesalahan dan bahan penyelesaian konflik pilkades yang kerap terjadi di Kabupaten Tangerang.

“Menyikapi hal ini, saya akan melaporkan kepada pihak berwajib seperti kepolisian dan kejaksaan,” tandasnya.

Koordinator LSM Gema Palu Dudung Sukandar, mengakui fenomena ketidak fairan panitia terkait hasil tes kerap menjadi salah satu pemicu konflik pilkades. Ia juga menyinggung, perihal standarisasi tim penguji ICD yang menjadi penanggung jawab tes Pilkades.

“Pemkab Tangerang jangan tutup mata, masyarakat tidak bisa dibodohi lagi. Para balon kades sudah jengah keberadan tim-tim yang tidak jelas mengatur tes ini,” ujarnya.

“Saya malah dapat laporan bahwa penguji ICD tersebut kantornya adalah sebuah rumah dan tidak terpampang plang nama lembaganya, standarisasinya tentu patut dipertanyakan,” tambahnya.

Carut marut hasil tes berdampak pada penundaan pilkades. Seperti yang terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga. Dudung menyebut dua calon kapala desa bernama Fuja dan Kiki berunjuk rasa ke panitia Pilkades hanya karena hasil tes yang belum keluar.

“Mereka meminta kepada panitia untuk tidak melanjutkan tahapan pengundian nomor urut selama belum adanya pembuktian hasil tes yang di lakukan oleh team independen yang di bentuk oleh Pemdes Kabupaten Tangerang Tahun 2019,”pungkasnya. (mul/fin)

Komentar

Berita Lainnya