oleh

HD Akui Banyak Kades Kurang Mumpuni

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan, sebagian besar kompetensi Kepala Desa masih kurang mumpuni untuk memimpin pemerintahan di desa.

Salah satu faktor penyebab mereka terlibat dalam perkara korupsi Dana Desa. Sehingga dampaknya program-program pembangunan yang dicanangkan berjalan kurang maksimal atau bahkan tidak berjalan sama sekali.

Menurut Deru, diperlukan sebuah pelatihan kepemerintahan yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan atau provinsi supaya pengelolahan dana desa tidak di korupsi. Lalu progam pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.

“Mengapa kompetensi, sebab kepala desa itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka harus ada penyamaan persepsi dalam konsep membangun desa. Tidak cukup dengan aplikasi tapi mungkin training atau pelatihan kepemerintahan yang terperinci mengenai pengelolaan dana desa. Agar Kades bisa realisasikan DD untuk pembangunan masyarakat desa dengan tepat,” kata Deru.

Dia menyadari kalau, pelatihan-pelatihan yang demikian itu sudah sering dilakukan. Bukan cuma oleh pemerintah daerah yang mengadakannya, melainkan pada tingkat pusat seperti khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun menjadikan pelatihan kepemerintahan untuk kepala desa sebuah hal yang harus lakukan termasuk juga bimbingan teknis (bimtek).

Lantas mengapa masih marak terjadi penyelewengan. Sebab menurut Deru, karena belum ada kesamaan persepsi atau mungkin juga lemahnya pengawasan penggunaan dana desa ditingkat pemerintah desa oleh stakeholder terkait.

“Selain pelatihan kita kuatkan lagi pengawasan. Hal ini penting. Apalagi mengingat, dana yang dikelolah besar bisa menyetuh ratusan juta bahkan miliaran rupiah setiap tahunnya. Maka saya dorong Polda Sumsel melakukan kesepakatan dengan Kepala Desa melalui Bhabinkamtibmas di tingkat Polres atau Polsek,” timpalnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Selatan (PMD Sumsel), H Wilson S Sos menambahkan, teknis pengawasan yang akan dilakukan pihak kepolisian itu tentu dengan sepengetahuan dari Inspektorat Kabupaten.

Sebab menurutnya, hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi abuse to power dari pihak kepolisian.
“Bila ada temuan atau aduan penyelewengan oleh Kepala Desa (Kades). Pihak Polres dan Polsek jangan langsung panggil dan menyidik Kepala Desa. Polisi tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa melapor dengan inspektorat kabupaten, harus koordinasi dulu dengan mereka,” kata Wilson.

Inspektorat kabupaten, tambah nya, juga berkompeten menangani prihal penyelewengan Dana Desa. Ditambah lagi inspektorat tersebut merupakan perpanjangan pusat dibawah koordinasi gubernur.

“Sejauh ini kami belum menerima laporan penggunaan dana desa yang bermasalah. Kalaupun ada, tidak dilaporkan ke kita (PMD Sumsel,red). Yang perlu diketahui urusan ini semua tergantung dengan pemerintah kabupaten masing-masing,” imbuhnya.

Ia menegaskan kalau pagu Dana Desa untuk 14 kabupaten tahun 2021 total sebanyak Rp2.692.288.047.000. Lalu anggaran untuk penanganan COVID-19 total sebanyak Rp199.131.817.838 sudah tersalurkan. Dari jumlah tersebut, yang sudah masuk tahap pertama baru total Rp777.592.201.953.

“Semua alokasi Dana Desa sudah tersalurkan. Namun, dari alokasi ditahap pertama ini ada 175 kabupaten yang Dana Desa-nya belum cair. Masing -masing 156 desa di Kabupaten Lahat, 8 di Pali dan 11 di Prabumulih,” tandasnya (bim)

Komentar

Berita Lainnya