oleh

HD Blak-blakan Keluhkan Soal Informasi Titik Api yang Kurang Update

SUMEKS.CO – Dalam rangka evaluasi dan antisipasi Karhutla tahun 2019-2020, Gubernur Sumsel, Herman Deru, terbang ke Jakarta menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Tingkat Kementerian/Lembaga Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Gedung Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Gatot Subroto Jakarta, Jumat (6/12).

Rakorgab ini dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Prof Mahfud MD didampingi Mendagri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial RIJulian Fiter Batubara, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Jenderal Pol Drs Idham Aziz, Kepala BNPB dan Kepala BMKG.

Dalam laporannya, Herman Deru, secara terang-terangan mengungkapkan beberapa kendala yang mereka hadapi saat menanggulangi Karhutla di Sumsel 2019. Selain minimnya peralatan, Ia juga mengeluhkan kurang update-nya informasi mengenai keberadaan titik hotspot.

“Kami di daerah ingin ada pembenahan IT, karena selama ini informasi titik api yang kami terima selisih waktunya bisa sampai 5-6 jam. Jadi ketika tim bergerak memadamkan kadang api sudah padam atau sudah terlanjur besar,” tegas HD.

Selain itu data tersebut menurutnya masih terlalu luas per provinsi. Sementara untuk pemadaman yang cepat data titik api yang diperlukan hendaknya sudah kecamatan. “Karena di lahan ini kadang jangkauan petugas di desa terdekat dengan titik hotspot itu bisa puluhan kilometer. Soalnya kebakaran ini sangat masif dan sporadis,” jelas HD.

Kendala lainnya, kata HD, adalah keterbatasan sumber air dan tangki untuk mensuplai air. Sementara di permukaan gambut justru air tidak boleh kurang dari 40 cm dan pihaknya juga harus membuat kanal-kanal, sehingga menyulitkan langkah-langkah antisipasi.

“Titik hotspot yang terpantau hanya  mengindikasikan titik panas bukan kebakaran, karena informasi belum real time dan update,” jelasnya.

Sedikitnya ada 6 rekomendasi diajukan Gubernur HD untuk mengatasi kendala pemadaman Karhutla di Sumsel. Yang pertama, penguatan kegiatan pencegahan karhutla dengan cara pelibatan masyarakat melalui sosialisasi patroli dan pengawasan ketat secara bersama Pemda, kecamatan hingga desa.

Kemudian perkuatan ke lembaga desa dalam pencegahan karhutla yaitu penyiapan dana ke masyarakat untuk tidak membakar di musim kering serta memantau lingkungan sekitar dan melaporkan secara periodik kondisi lingkungan.

Kemudian mengusulkan untuk peninjauan kembali peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla dan atau lahan.

“Kesimpulan belum ada, ini baru sebatas pengarahan untuk dilaporkan ke Presiden. Karena kendala dan penanganan Karhutla untuk daerah berbeda-beda dan ini perlu sinkronisasi. Namun di Sumsel Saya akan lebih fokus pencegahan dilakukan mulai dari desa yang terpapar karena titiknya paling dekat dengan kejadian. Dan tidak menunggu birokrasi untuk segera melakukan pemadaman,” pungkas HD.(ety)

Komentar

Berita Lainnya