oleh

Hero Optimis Menang, DHDS Yakin Ada Pemungutan Suara Ulang

PALI – Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.

Kedua Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Devi Harianto SH MH-H Darmadi Suhaimi (DHDS) dan nomor urut 02, Ir H Heri Amalindo MM-Drs H Soemarjono (HERO) was-was.

Wakil Ketua Tim paslon nomor urut 01 DHDS Mairil Aprianto ST mengatakan, bahwa pihaknya sangat optimis permohonan paslonnya untuk dilakukanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikabulkan oleh MK mengingat bukti yang diajukan benar adanya sesuai dengan fakta yang terjadi.

“Kita optimis permohonan kita dikabulkan MK, karena memang apa yang kita laporkan semuanya benar adanya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Jadi kita sangat optimis keputusan MK akan dilakukan PSU,” tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya meyakini PSU nantinya sebanyak 51 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten PALI, sesuai dengan jumlah permohonan yang diserahkan ke MK bersamaan dengan bukti-bukti.

“Optimis kita berdasar, karena apapun yang dibutuhkan kuasa hukum kita kita sudah penuhi seperti saksi-saksi dan kelengkapan bukti. Mudah-mudahan semuanya sesuai permohonan kita. Dan kita tetap berkomitmen menjaga Pilkada PALI ini tetap kondusif apapun hasilnya nanti,” tambahnya.

Senada diungkapkan, Kuasa Hukum Paslon nomor urut 02 HERO Firdaus Hasbullah SH,

yang juga mengaku optimis pihaknya bisa memenangkan perkara di MK karena pihaknya sebagai pihak terkait.

“Kita ikuti saja jadwal dan undangan yang akan disampaikan oleh MK. Kami sebagai pihak terkait tim hukum pasangan HERO sudah mempersiapkan untuk sidang selanjut dan kami yakin InsyahAllah keputusan MK tetap memenangkan pasangan HERO,” terangnya.

Karena, pihaknya meyakini dalil yang diungkapkan pemohon seluruhnya kabur, sehingga nanti patut ditolak oleh MK. Namun, apapun keputusannya nanti pihaknya tetap berkomitmen untuk menciptakan Pilkada PALI yang kondusif.

“Kami yakin semua dalil yang diungkapkan oleh pemohon seluruhnya kabur, sehingga nanti patut ditolak oleh MK. Terkait menjaga kondusif dan dama itu wajib bagi kita untuk menciptakannya,” pungkasnya. (ebi)

Komentar

Berita Lainnya