oleh

Hibah Dalam Konteks Keuangan Negara

Penulis: Yessi Marseilli, Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

SUMEKS.CO – Beberapa hari ini banyak berita mengenai pemberian bantuan dalam jumlah yang cukup fantastis dari seseorang untuk penanggulangan Covid-19 di Sumatera Selatan. Berita ini menjadi viral karena jumlah uang yang sangat besar yaitu dua triliun rupiah. Terlebih lagi apabila ditujukan untuk penanggulangan Covid-19 yang berdampak sangat signifikan pada seluruh sektor, bukan hanya pada kesehatan, namun juga pada sektor perekonomian. Jumlah tersebut adalah sekitar sepuluh persen total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 untuk Sumatera Selatan.

Bantuan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pinjaman dan hibah. Pinjaman adalah bantuan yang wajib dikembalikan, sedangkan hibah tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah. Hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Apabila penerima hibah adalah instansi pemerintah, hibah wajib dicatatkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari APBN. Dalam konteks Keuangan Negara, hibah merupakan salah satu jenis pendapatan negara selain penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Dasar hukum mengenai administrasi pengelolaan hibah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017. Pengaturan dalam PMK tersebut tidak mencakup penerimaan hibah pada satuan kerja (satker) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Hibah diklasifikasi menurut bentuk, jenis, dan sumbernya. Hibah menurut bentuknya meliputi hibah uang, barang/jasa, dan surat berharga. Hibah menurut jenisnya terdiri atas hibah yang direncanakan, dan/atau hibah langsung. Hibah menurut sumbernya terdiri atas hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Tulisan ini hanya akan membahas beberapa hal terkait hibah langsung dalam negeri.

Hibah yang bersumber dari dalam negeri dapat berasal dari lembaga keuangan/non keuangan, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga lainnya, dan perorangan. Hibah harus dituangkan dalam perjanjian hibah, yang paling sedikit memuat informasi mengenai identitas pemberi dan penerima hibah, tanggal perjanjian hibah/penandatanganan perjanjian hibah, jumlah dan peruntukan hibah, serta ketentuan dan persyaratannya. Hibah yang diterima digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Yang termasuk bantuan kemanusiaan dalam hal ini antara lain adalah bencana non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan atau bencana social meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Penarikan hibah dilakukan melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), atau tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu dilaksanakan melalui Kementerian/Lembaga. Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN.

Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dimulai dari penerbitan nomor register. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb). Permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri dokumen perjanjian hibah, ringkasan hibah, dan surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Dalam hal penggunaan hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan tidak terdapat dokumen tersebut di atas, permohonan nomor register untuk hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri dengan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dan rekening koran.

Atas permohonan nomor register tersebut, Kanwil DJPb menerbitkan surat penetapan nomor register hibah. Penerbit nomor register hibah adalah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR). Surat penetapan nomor register hibah yang diterbitkan Kanwil DJPb paling sedikit memuat informasi nomor register hibah, pemberi dan penerima hibah, nilai perjanjian hibah, dan batas waktu penarikan hibah.

Setelah terbit nomor register, tahapan selanjutnya adalah pembukaan rekening untuk menampung uang dari hibah. Permohonan pembukaan rekening diajukan ke KPPN. Setelah persetujuan pembukaan rekening diberikan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah, satker membuka rekening pada Bank Umum dengan penamaan rekening sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan rekening. Rekening milik satker dikelompokkan menjadi Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya. Rekening penampungan dana hibah langsung masuk dalam kelompok Rekening Lainnya dengan format penaan “RPL (Kode KPPN mitra kerja) PDHL (nama satker) untuk (nomor register hibah)”.

Selanjutnya, atas penerimaan hibah uang ini perlu dilakukan penyesuaian pagu belanja dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja penerima melalui mekanisme revisi pada Kanwil DJPb. Satker juga dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya surat pengesahan revisi anggaran. Hal ini menimbulkan kecenderungan pelaksanaan revisi DIPA baru dilakukan menjelang akhir tahun berbarengan dengan pengesahan belanjanya.

Dana hibah tersebut dapat digunakan mendahului revisi DIPA dengan tetap memegang prinsip pertanggungjawaban keuangan yang baik seperti belanja dengan akun yang sesuai sehingga proses revisi nantinya sejalan dengan pertanggungjawaban belanja. Proses revisi DIPA harus dilakukan mengingat proses pengesahan hanya dapat dilakukan apabila kegiatan yang bersumber dari hibah sudah dialokasikan di dalam DIPA dan sebaiknya revisi DIPA segera dilakukan tanpa menunggu saat mendekati akhir tahun.

Tahapan terakhir dari pengelolaan hibah adalah pengesahan ke KPPN. Dalam hal ini adalah pengesahan pendapatan dan belanja, termasuk pengesahan pengembalian pendapatan hibah apabila terdapat sisa uang hibah.

Sebagai tambahan informasi, mekanisme pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dikenal dengan mekanisme 3R+1P yaitu Register, Rekening, Revisi, dan Pengesahan. Untuk pengelolaan hibah dalam bentuk selain uang (barang/jasa/surat berharga), dilakukan tanpa mekanisme pembukaan rekening dan revisi. Khusus untuk BLU, penerimaan hibah uang tidak membutuhkan nomor register, dan dapat langsung ditampung pada rekening operasional BLU.

Akhir kata, semoga artikel singkat ini dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai administrasi pengelolaan hibah dalam konteks keuangan negara.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja.

Komentar

Berita Lainnya