oleh

Hindari Gesekan, Investor Harus Perhatikan Kearifan Lokal

 

SUMEKS.CO, MURATARA – Masyarakat lingkar tambang di wilayah Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara, minta investor memperhatikan kearifan lokal. Pasalnya, banyak masyarakat di sekitar tambang bergantung hidup dengan cara melakukan penambangan tradisional.

Keberadaan PT Dwinad Nusa Sejahtera (PT DNS) yang dikabarkan telah diakusisi PT Aurum Mineral Indonesia (AMI), menjadi pembahasan baru bagi masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Karang Jaya.

Gesekan antara warga pelaku tambang tradisional dengan pihak perusahaan, sering terjadi. Gopar, warga lingkar tambang yang sempat dibincangi mengatakan warga tidak menolak keberadaan investor. Namun berharap, investor yang datang ke Muratara, selain berbisnis juga harus memperhatikan kondisi sosial dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

“Tambang tradisional di sini sudah sejak dulu di lakukan warga. Tiba-tiba datang perusahaan dan tidak memperbolehkan warga menambang, situasi ini biasanya sering menimbulkan konflik,” katanya.

Dia mengatakan sudah beberapa kali perusahaan tambang emas di Karang Jaya, bergonta-ganti kepemilikan. Hasilnya selalu sama, keberadaan perusahaan selalu menuai konflik dan acap kali menimbulkan gesekan gesekan.

“Para investor hanya mengedepankan kepentingan bisnis, dan mengeyampingkan keberadaan masyarakat yang ada di seputar tambang. Seharusnya adanya perusahaan bisa ikut mengsejahterahkan masyarakat, bukan sebaliknya,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muratara, H Irawan melalui Kabid pelayanan perizinan dan non perizinan, Budi Sulistio, mengatakan di Kabupaten Muatara di dapati satu perusahaan tambang yang sudah tidak beroperasi yakni PT Dwinad Nusa Sejahtera (PT DNS) di Desa Sukamenang, Kecamatan Karang jaya, Kabupaten Muratara.

“Alasannya karena pailit, tapi kami belum ketahui secara pasti, karena mereka di bawah pengawasan Menteri ESDM langsung,” katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini status PT DNS telah di ganti PT Aurum Miniral Indonesia (AMI). “Satusnya akusisi pabriknya saja, tapi untuk izin lahan konsesinya tidak,” tegasnya. Meski perusahaan ini belum beroprasi namin sudah mulai ada sejumlah ktivitas seperti pengecekan aset, dan perbaikan mekanis mesin pabrik.

Informasinya, perusahaan ini hanya melakukan pengolahan hasil tambang yang rencananya diangkut melalui wilayah Provinsi Bengkulu. Berbeda dengan perusahaan sebelumnya, yang melakukan penambangan sekaligus mengolah hasil tambang di satu lokasi.

“Kami masih melakukan koordinasi terkait masalah perizinan dan lainnya, setidaknya Pemerintah Daerah harus tahu. Meski masalah pertambangan berada di bawah Dinas pertambangan dan energi,” tutupnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya