oleh

Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat (Salus Populi Suprema Lex Esto) terhadap Larangan Arus Mudik Lebaran 2021

OPINI : Muhammad Bobby, SH

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun
2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam
Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian
Perhubungan Adita Irawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/4).

“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian
sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara dan
perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang
dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” Pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain
untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi
mendesak seperti: melahirkan dan kondisi sakit.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, keputusan untuk melarang mudik
pada tahun ini diambil untuk menekan penyebaran pandemi virus corona di Indonesia. Pemerintah
tak ingin lagi kasus penuluaran kembali melonjak usai masa liburan panjang. “Pemerintah coba
belajar dari pengalaman dan berusaha menerapkan kebijakan dengan prinsip utama keselataman
dan kesehatan masyarakat,” Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi
segenap bangsa Indonesia dari wabah penyebaran Virus Corona, yang masih aktif penyebaran di
beberapa daerah di Indonesia.

Larangan mudik ini, bukan tanpa alasan. Pasalnya, setiap libur panjang, selalu berbuntut lonjakan
kasus covid-19. Apalagi, saat ini tingkat hunian rumah sakit Indonesia sudah tinggi. Lonjakan
kasus ini tampak dari data yang diolah dari data satgas covid-19. Bulan Agustus hingga September,
momen libur tahun baru islam dan hari kemerdekaan 17 Agustus, peningkatan kasus covid-19,
mencapai 69,2 persen. Pada bulan November hingga Januari, adalah momen libur Maulid Nabi,
Pilkada, Natal dan tahun baru.Peningkatan kasus covid-19 mencapai 58,6 persen. Sementara pada
bulan Januari hingga Februari, imbas momen libur Natal, Tahun Baru, dan Imlek, peningkatan
kasus covid-19, mencapai 64 persen. Dari Pesentense diatas merupakan Acuan pemerintah untuk
melarang arus mudik di tahun 2021 ini.

Pro Kontra Negara dalam kebijakan melarang masayarakat untuk mudik di tahun 2021, Arus
mudik memang menjadi momentum untuk pulang kampung halaman dan kegiatan mudik ini akan
memberikan dampak yang besar terhadap penyeberan virus covid 19 ini, seperti kita ketahui
belajar dari pengalaman libur panjang pada beberapa bulan belakangan, angka penyebaran virus
covid 19 ini mengalami peningkatan yang cukup besar, pemerintah tidak mau kejadian
peningkatan penyebaran virus covid 19 ini kembali terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah sudah melakukan pendekatan hukum kepada masyarakat dan sudah
mensosialisaikan kepada masyarakat terhadap kebijakan larangan mudik, Pemerintah sudah
mengeluarkan aturan Hukum yang melarang seluruh transportasi baik udara,laut, dan darat untuk beroperasi . Aturan larangan arus mudik ditahun 2021 ini sudah di terbitkan di dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa
Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bagi pelanggar yang melanggar peraturan tersebut pada tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 akan di
arahkan untuk kembali ke asal perjalanan, dan di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Konsep Maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting yang menjadi bahasan dalam hukum
Islam, sebab dalam konsep Maqashid Syariah di tegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan
dan memelihara maslahat umat manusia. Para ulama telah mengakui bahwa konsep Maqashid
Syariah ini bisa menjadi acuan dasar dalam keberislaman.”Konsep Maqashid Syariah adalah untuk
mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan”atau menarik manfaat dan menolak
mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syariah tersebut adalah maslahat.

Di dalam teori Maqashid Syariah menjelaskan bahwa tujuan pokok dari Maqashid Syariah adalah
untuk menjaga agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan. Dari kelima tujuan pokok tersebut
pengendalian transportasi sangat di butuhkan terlebih lagi pada saat arus mudik lebaran Idul Fitri
1442 H dan pelarangan arus mudik di tahun 2021 sudah memenuhi kemaslahatan, yang bertujuan
untuk menekan angka penyebaran virus covid 19 yang masih mewabah di Bumi Petiwi
Dengan memperhatikan kaidah fiqh “Sesungguhnya menghilangkan kemudharatan itu lebih baik
didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan”, dari kaidah fiqh ini dapat kita jabarkan
masih banyak mudharat arus mudik tahun 2021 dikarenakan Pandemi covid 19 ini masih ada di
bumi pertiwi ini, oleh kerana itu Peraturan yang mengatur tentang larangan mudik di tahun 2021 sudah menghilangkan kemudharatan lebih dahulu, ibarat pepatah lebih baik mencegah dari pada
mengobati.

Dengan memperhatikan Asas salus,populi suprema lex esto adalah “Kesehatan rakyat harus
menjadi hukum tertinggi”, Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan aturan hukum yang
mengatur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian
Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19, aturan tersebut sudah mengikat untuk seluruh masyarakat yang ingin mudik pada arus mudik
2021 tahun ini, aturan ini harus di taati oleh seluruh masyakarat Indonesia, Kebijakan ini juga
dinilai sudah sesuai dengan Asas salus populi suprema lex artimya Kesehatan rakyat harus menjadi
hukum tertinggi

Saran Berdasarkan kesimpulan di atas Muhammad Bobby, SH memberikan saran bahwa untuk
mengurangi pencegahan penyebarannya setiap orang di anjurkan untuk mengikuti upaya yang di
lakukan oleh Pemerintahan seperti menaati protokol kesehatan, menjaga kebersihan, serta menaati
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk tidak melaksanakan mudik pada
masa angkutan lebaran Idul Fitri 1442 H. Karena pada dasarnya hal tersebut dapat melindungi diri
sendiri dan orang lain agar tidak terpapar Covid-19. Sebab Menghilangkan kemudharatan itu lebih
baik di dahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.

Semoga dengan keberkahan bulan Ramadhan tahun ini ALLAH SWT dengan segala kebesarannya
Allah angkat Wabah Virus Covid 19 ini dari bumi pertiwi dan semoga tatanan kehidupan
masyarakat kembali normal seperti dahulu beberapa tahun belakang, Aamiin.

Penulis Alumni Prodi HES FSH UIN Raden Fatah Palembang dan Dewan Pengawas DPP-CP

Komentar

Berita Lainnya